DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Perangkat Daerah, terdiri atas: Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Sekretariat DPRD Tipe C, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Inspektorat Tipe B, 21 Dinas, 3 Badan dan 11 Kecamatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan BUPATI BENGKULU SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Selatan;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan;
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

(1)Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :
1. a.Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
2. b.Efisiensi;
3. c.Efektivitas;
4. d.Pembagian habis tugas;
5. e.Rentang kendali;
6. f.Tata kerja yang jelas; dan
7. g.Fleksibilitas.

BAB II

JENIS, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat Daerah, terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan;
f.Kecamatan.

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri atas :
1. 1.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. 3.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
5. 5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan;
6. 6.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan;
10. 10.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
11. 11.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
13. 13.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Urusan Persandian dan Bidang Urusan Statistik;
15. 15.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
16. 16.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Bidang Perindustrian;
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan;
18. 18.Dinas Pariwisata Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata;
19. 19.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan;
20. 20.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
21. 21.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
e.Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tipe A, terdiri atas :
1. 1.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
f.Kecamatan terdiri atas :
1. 1.Kecamatan Kota Manna Tipe A;
2. 2.Kecamatan Pasar Manna Tipe A;
3. 3.Kecamatan Manna Tipe A;
4. 4.Kecamatan Kedurang Ilir Tipe A;
5. 5.Kecamatan Kedurang Tipe A;
6. 6.Kecamatan Air Nipis Tipe A;
7. 7.Kecamatan Seginim Tipe A;
8. 8.Kecamatan Pino Tipe A;
9. 9.Kecamatan Pino Raya Tipe A;
10. 10.Kecamatan Ulu Manna Tipe A; dan
11. 11.Kecamatan bunga Mas Tipe B.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kecamatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (f) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (f), dibentuk Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.Kelurahan Pasar Baru;
2. b.Kelurahan Masat;
3. c.Kelurahan Kayu Kunyit;
4. d.Kelurahan Gunung Ayu;
5. e.Kelurahan Kota Medan;
6. f.Kelurahan Kampung Baru;
7. g.Kelurahan Pasar Baru;
8. h.Kelurahan Ibul;
9. i.KelurahanPadang Kapuk;
10. j.Kelurahan Tanjung Mulia;
11. k.Kelurahan Pasar Mulia;
12. l.Kelurahan Belakang Gedung;
13. m.Kelurahan Gungung Mesir;
14. n.Kelurahan Padang Sialang;
15. o.Kelurahan Ketapang Besar;
16. p.Kelurahan Pasar Bawah.
(3)Ketentuan mengenai pembentukan Kelurahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

(1)Untuk meningkatkan kualitas perizinan kepada masyarakat, dibentuk unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
(2)PTSP sebagaimana dimaksud pda ayat (1) menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Bupati.
(3)Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
(4)Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

Pembentukan UPT

Pasal 9

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d) dan huruf (e), dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 10

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 11

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat Perda ini ditetapkan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggunakan struktur kelembagaan yang ada saat ini sampai ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…