DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 221

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan azas : a. kepastian Hukum; b. tertib Penyelenggaraan Pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehinga perlu diganti;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pemerintahan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3.Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 2 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan BUPATI BENGKULU SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6.Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal Usul, dan/atau Hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.Dususn adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah desa;
8.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
10.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13.Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
14.Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
15.Anggaran Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
16.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah;
17.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;
18.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
20.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
21.Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang, serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
22.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
23.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
24.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
25.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
26.Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya;
27.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon dari warga masyarakat setempat;
28.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon;
29.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk meraih simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila dipilih menjadi Kepala Desa;
30.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 4 secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan azas :

a.kepastian Hukum;
b.tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efektivitas dan efisiensi;
i.kearifan lokal;
j.keberagaman; dan
k.partisipatif.

Pasal 4

(1)Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;

Pasal 5

(1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang :
1. a.memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. f.membina masyarakat Desa;
7. g.membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Desa;
9. i.mengembangkan sumber pendapatan Desa; 5
10. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan ketentraman masyarakat Desa;
11. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. m.mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
14. n.mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan;
15. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
4. d.mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
5. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa;
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. d.mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
5. e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
6. f.melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan KKN;
7. g.menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. h.menyelenggarakan administrasi Desa yang baik;
9. i.mengelola keuangan dan aset Desa;
10. j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. l.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
16. p.memberikan informasi kepada masyarakat;

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib :

a.menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; 6
b.menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati;
c.penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
d.memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;

Pasal 7

(1)laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
(2)Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling sedikit memuat :
1. a.pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. b.pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
3. c.pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan;
4. d.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
(3)Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan;

Pasal 8

(1)Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Bupati melalui Camat;
(2)Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
(3)Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
2. b.rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
3. c.hasil yang dicapai dan yang belum dicapai;
4. d.hal yang dianggap perlu perbaikan;
(4)Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan;

Pasal 9

(1)Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
(2)Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa;
(3)Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa;
(4)Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa; 7

Pasal 10

Kepala Desa dilarang :

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan yang lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Pemilihan Kepala Desa pada desa lain;
k.melanggar sumpah/janji jabatan;
l.meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Isi peraturan

Teks221PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2006