DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Februari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Huruf CC Undang– undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Pembagian urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, khusus penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan serta penetapan nilai perolehan air tanah dalam pemerintah Daerah Provinsi, merupakan urusan pemerintah Daerah Provinsi;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam perkembangannya tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan 2 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950); 3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 01). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN Dan BUPATI BENGKULU SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 01), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah danperairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota;
9.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
10.Nilai Perolehan Obyek Pajak, yang selanjutnya disebut NPOP adalah besaran nilai/harga obyek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak;
11.Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disebut NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga obyek pajak yang tidak dikenakan pajak;
12.Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti; 5
13.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
14.Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
15.Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;
16.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
17.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
18.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
19.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
20.Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
21.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
22.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
23.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum;
24.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
25.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
26.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
27.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; 6
28.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
29.Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet;
30.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocelia linchi;
31.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
32.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
33.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah;
34.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.;
35.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
36.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
37.Nilai Pasar adalah Nilai yang Menggambarkan Potensi Terkini dan Riil;
38.Pajak Parkir adalah Pajak atas Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk tempat penitipan kendaraan;
39.Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dan ditinggalkan Pengendara;
40.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau 7 bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
41.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
42.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
43.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
44.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
45.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
46.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
47.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
48.Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan;
49.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan; 8
50.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak;
51.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
52.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
53.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah;
54.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah serta menemukan tersangkanya;
2.Ketentuan Pasal 2 ditambah satu huruf yaitu huruf j, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a.Pajak Hotel;
b.Pajak Restoran;
c.Pajak Hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.Pajak Penerangan Jalan;
f.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g.Pajak Air Tanah;
h.Pajak Sarang Burung Walet;
i.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan 9
j.Pajak Parkir.
1. 3.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g kata golf dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaran Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Tontonan film;
2. b.Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
3. c.Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. d.Pameran;
5. e.Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
6. f.Sirkus, akrobat dan sulap;
7. g.Permainan Bilyar dan Bowling;
8. h.Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
9. i.Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. j.Pertandingan olahraga;
  1. 4.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Tontonan film sebesar 20% (dua puluh persen);
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana 10% (sepuluh persen);
3. c.Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya 5% (lima persen);
4. d.Pameran 20% (dua puluh persen);
5. e.Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya 20% (dua puluh persen);
6. f.Sirkus, akrobat dan sulap 10% (sepuluh persen);
7. g.Permainan Bilyar dan Bowling 10% (sepuluh persen);
8. h.Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan 30% (tiga puluh persen);
9. i.Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) 20% (dua puluh persen); dan
10. j.Pertandingan olahraga 10% (sepuluh persen). 10
(2)Tarif hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dipungut terhadap penyelenggaraan yang bersifat tradisional lokal.

5.Ketentuan Pasal 36 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1)Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga stándar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(3)Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di daerah yang bersangkutan.
(4)Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga patokan yang ditetapkan oleh Gubernur.

6.Ketentuan Pasal 42 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai perolehan air tanah sebagaimana pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
1. a.Jenis sumber air tanah;
2. b.Lokasi sumber air tanah;
3. c.Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
4. d.Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.Kualitas air tanah;
6. f.Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(3)Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur. 11

7.Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 BAB yaitu BAB XI A dan disisipkan 6 pasal yaitu pasal 60 A, pasal 60 B, pasal 60 C, Pasal 60 D, Pasal 60 E, pasal 60 F, pasal 60 G, sehingga BAB XI A berbunyi:

BAB XI

A PAJAK PARKIR

Pasal 60

(1)Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar Badan Jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
(2)Tidak termasuk Objek Pajak Parkir Sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah:
1. a.Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. b.Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. c.Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik;
4. d.Penyelenggaraan Fasilitas parkir tempat-tempat ibadah Pasal 60 C
(1)Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
(2)Wajib Pajak Parkir adalah orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. 12 BagianKedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 60 D
(1)Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
(2)Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 60

E Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) Pasal 60 F Besaran pokok Pajak Parkir yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 E dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 D Pasal 60 G Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat terjadinya transaksi pembayaran atas penyelenggaran parkir.

8.Ketentuan Pasal 62 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
(3)Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah:
1. a.Pajak Reklame;
2. b.Pajak Air Tanah;
(4)Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah:
1. a.Pajak Hotel; 13
2. b.Pajak Restoran;
3. c.Pajak Hiburan;
4. d.Pajak Penerangan Jalan;
5. e.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
6. f.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
7. g.Pajak Sarang Burung Walet:
8. h.Pajak Parkir. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Ditetapkan di Manna pada tanggal, 13 Februari 2020 PPl BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd GUSNAN MULYADI Diundangkan di Manna pada tanggal, 13 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN, ttd YUDI SATRIA, SE, MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU NOMOR 1/6/2020 TAHUN 2020. 14 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pajak daerah perlu dilakukan penyelarasan dan penyesuaian peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan kondisi perkembangan saat ini berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 52/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khusus kata golf dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah wajib menyesuaikan dengan menghapus kata golf. Pada Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bertentangan dengan ketentuan lampiran Huruf CC Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khusus penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan serta penetapan nilai perolehan air tanah merupakan urusan pemerintah Daerah Provinsi. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah pada sektor pajak daerah terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini dan belum terdapat pengaturan tentang penyelenggaraan pajak parkir. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peluang daerah untuk menambah pendapatan asli daerah pada sektor pajak semakin besar dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas 15 Pasal 16 : Cukup Jelas Pasal 19 : pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang bersifat tradisional lokal adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat Bengkulu Selatan Pasal 20 : Cukup Jelas Pasal 21 : Cukup Jelas Pasal 22 : Huruf a cukup jelas Huruf b cukup jelas Huruf c yang dimaksud Reklame melekat, stiker termasuk juga reklame tulisan dinding dan tulisan Pada rolling door atau sejenisnya. Huruf d cukup jelas Huruf e cukup jelas Huruf f cukup jelas Huruf g cukup jelas Huruf h cukup jelas Huruf i cukup jelas Huruf j cukup jelas Pasal 36 : Cukup Jelas Pasal 42 : Cukup Jelas Pasal 43 : Cukup Jelas Pasal 55 : Cukup Jelas Pasal 56 : Cukup Jelas Pasal 60 : Cukup Jelas Pasal 60A : Cukup Jelas Pasal 60B : Cukup Jelas Pasal 60C : Cukup Jelas Pasal 60D : Cukup Jelas Pasal 60E : Cukup Jelas Pasal 60F : Cukup Jelas Pasal 60G : Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 1

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 36

Pasal 42

A PAJAK PARKIR

Pasal 60

Pasal 60

Pasal 62

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 36

Pasal 42

A PAJAK PARKIR

Pasal 60

Pasal 60

Pasal 62

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011