DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan penetapan kawasan bebas rokok. Setiap orang dan/atau Badan memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pengaturan kawasan bebas rokok. Dalam kawasan tanpa rokok setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak, kendaraan angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar, sarana kesehatan dan tempat olahraga. Bupati menunjuk satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian kawasan tanpa rokok. Terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana jika Perda ini dilanggar.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa merokok dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “pemerintah daerah wajib

Menetapkan

menetapkan Kawasan tanpa rokok”;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. 2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
3. 3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
4. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
5. 5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. 8.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Mendagri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2011 Nomor 49); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN Dan BUPATI BENGKULU SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
7.Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
8.Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
9.Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
10.Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
11.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
12.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
13.Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
14.Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
15.Kendaraan angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16.Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
17.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18.Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
20.Tim Pengawas, yang selanjutnya disebut tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia, artinya penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, artinya pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
c.kemanfaatan umum, artinya Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
d.keterpaduan, artinya dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
e.keserasian, artinya Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
f.kelestarian dan keberlanjutan, artinya setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
g.partisipatif, artinya setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
h.keadilan, artinya pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
i.transparansi dan akuntabilitas, artinya setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
b.memberikan dan menciptakan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d.untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
e.untuk mencegah perokok pemula.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
(2)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(3)Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

(1)Lembaga dan/atau badan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib:
1. a.Melarang orang merokok, menjual, mengiklankan dan atau mepromosikan rokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. b.Memasang tanda-tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamplet dan/atau audio visual di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
3. c.Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
(2)Pimpinan Lembaga dan/atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok.

BAB IV

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 7

(1)Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tempat umum;
2. b.tempat kerja;
3. c.tempat ibadah;
4. d.tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
5. e.kendaraan angkutan umum;
6. f.lingkungan tempat proses belajar mengajar;
7. g.sarana kesehatan; dan
8. h.Tempat olah raga.

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a seperti pasar moderen, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, halte dan terminal angkutan umum.
(2)Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
(3)Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Bagi lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin.

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), perkantoran swasta, dan industri.
(2)Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta, dan industri.
(3)Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
(2)Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, Klenteng dan pura.
(3)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai dengan batas luar pagar area lingkungan peribadatan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…