DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023); SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan BUPATI BENGKULU SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerint.ahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Investasi.
6.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Investasi yang dapat berupa Investor dalam negeri dan Investor asing.
9.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
11.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
12.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
13.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar.
14.Kredit Usaha Mikro adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja.
15.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badanhukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

a.meningkatkan Investasi di Daerah;
b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
c.menciptakan lapangan kerja;
d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah; SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
f.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
c.bentuk insentif dan/atau kemudahan Investasi yang diberikan;
d.jenis usaha dan/atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi;
e.tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
f.jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
g.hak, kewajiban dan tanggung jawab;
h.pelaporan dan evaluasi;
i.peran serta Masyarakat;
j.pembinaan dan pengawasan; dan
k.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan kewenangannya.
(2)Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
1. a.Masyarakat dan/atau Investor Baru di Daerah; dan SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
2. b.Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan perluasan usaha di Daerah.
(3)Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan secara jabatan dan/atau berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi beberapa kriteria:

a.Kriteria umum wajib dipenuhi kepada Masyarakat dan/atau investor:
1. 1.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. 2.menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 70%-80%;
3. 3.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. 4.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. 5.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. 6.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b.Kriteria khusus menyesuaikan dengan skala usaha di bidang usaha:
1. 1.pembangunan infrastruktur;
2. 2.melakukan alih teknologi;
3. 3.melakukan industri pionir;
4. 4.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan Inovasi;
5. 5.bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
6. 6.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
7. 7.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
8. 8.berorientasi ekspor. SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI YANG DIBERIKAN

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah dengan besaran masksimum mengikuti bunga pinjaman kredit usaha mikro (KUM).
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 8

(1)Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU berupa pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak Daerah dan/atau sanksinya.
(2)Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi Daerah dan/atau sanksinya.
(3)Bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f diberikan dengan ketentuan:
1. a.Diberikan untuk usaha mikro;
2. b.Diberikan hanya satu kali pinjaman;
3. c.Jumlah maksimal pinjaman Rp.500.000.000,-; dan
4. d.Tidak sedang terikat dengan subsidi pinjaman lainnya.

Pasal 9

(1)Penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a antara lain:
1. a.informasi potensi ekonomi Daerah;
2. b.rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
3. c.rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
(2)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b antara lain:
1. a.jaringan listrik;
2. b.jalan;
3. c.transportasi;
4. d.jaringan telekomunikasi; dan
5. e.jaringan air bersih.
(3)Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4)Kemudahan yang diberikan kepada Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan kewenangan masing-masing.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada masyarakat dan/atau Investor. SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

Pasal 11

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…