DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Untuk dapat memperoleh hubungan yang menyeluruh dan terpadu sebagaimana ditetapkan dalam aturan yang berlaku, maka sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan disusun sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan BAB II : Gambaran umum BAB III : Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis Daerah BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bengkulu Selatan BAB IX : Indikator Kinerja Daerah BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang – Undang Nomor 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828;
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036;
12.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-20259 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 08);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan BUPATI BENGKULU SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016-2021.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Gambaran umum BAB III : Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis Daerah BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bengkulu Selatan BAB IX : Indikator Kinerja Daerah BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

(1)Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
(2)Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(3)Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
(4)Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
(5)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
(6)Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah:
(7)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021;
(8)Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(9)Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
(10)Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
(11)Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
(12)Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
(13)Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

(1)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
(2)RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi untuk jangka waktu lima tahun dan satu tahun transisi ke depan, serta berfungsi sebagai:
1. a.Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis SKPD;
2. b.Bahan penyusunan dan perbaikan Renstra SKPD dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. c.Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA DAN MATERI

Pasal 3

(1)Untuk dapat memperoleh hubungan yang menyeluruh dan terpadu sebagaimana ditetapkan dalam aturan yang berlaku, maka sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan disusun sebagai berikut :
(2)Materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 secara rinci terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

(1)Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2016-2021 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan.
(2)Rincian dari Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan.
(2)Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERUBAHAN

Pasal 8

(1)RPJMD dapat diubah dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan dalam RPJMD belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.terjadi perubahan yang mendasar; atau
3. c.merugikan kepentingan nasional dan daerah.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Ditetapkan di Manna pada tanggal 19 agustus 2016 BUPATI BENGKULU SELATAN Ttd H. DIRWAN MAHMUD Diundangkan di Manna Pada tanggal 20 agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN, ttd RUDI ZAHRIAL, SE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 03 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2016 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN H. APRIZANI,SH MH

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…