DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan BUPATI BENGKULU SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 09) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Asal Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan.
7.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 4
8.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9.Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, biri-biri, domba, atau hewan berkaki empat sejenis lainnya yang diternakkan.
10.Lahan adalah areal pertanian dan/atau perkebunan yang produktif.
11.Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
12.Tempat penggembalaan adalah tempat atau lahan yang ditanami rumput sebagai tempat untuk menggembalakan hewan ternak dan bukan merupakan perkebunan milik orang lain serta sarana umum milik pemerintah.
13.Pengamanan adalah proses, cara, perbuatan mengamankan.
14.Biaya pengamanan adalah denda yang harus dibayar mulai dari proses pengamanan hewan ternak sampai penebusan hewan ternak oleh pemiliknya.
15.Biaya pemeliharaan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik ternak sebagai denda saat hewan ternak diamankan harus diberi pakan dan disiapkan tiap jaga untuk mengamankan hewan ternak yang terjaring razia.
16.Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Setiap peternak wajib :
1. a.Menjaga dan memelihara hewan ternak nya dengan baik;
2. b.menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya;
3. c.mengembalakan/menambatkan hewan ternak di tempat penggembalaan yang disiapkan oleh peternak pada siang hari dengan tetap dalam pengawasan peternak;
4. d.mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari;
5. e.memberi tanda khusus pada hewan ternak sebelum berumur 6 (enam) bulan, kecuali hewan ternak karena sesuatu hajat tidak dapat diberi tanda;
6. f.melaporkan jumlah, jenis kelamin, dan umur hewan ternak kepada lurah atau kepala desa tempat hewan ternak dipelihara untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan hewan ternak, dan lurah atau kepala desa serta melaporkan data tersebut diatas ke kecamatan;
7. g.setiap peternak yang melakukan transaksi jual beli hewan ternak wajib melaporkan kepada Lurah atau Kepala Desa;
8. h.memeriksakan kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan yang berwenang. 5
(2)Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibangun berdekatan dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan masyarakat sekitar dan diketahui oleh Lurah dan Kepala Desa.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Setiap peternak dilarang:

1.Melepas atau menggembalakan hewan ternak pada lahan pertanian dan/atau lahan perkebunan milik orang lain Tanpa seizin pemilik lahan.
2.Melepas atau menggembalakan hewan ternak pada perkarangan rumah orang lain, lahan pekarangan kantor pemerintahan, taman umum, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan sarana umum lainnya;
3.Melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas dijalanan;
4.Lalai dalam penggembalaan hewan ternak.
4.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan tindakan penertiban.
(2)Hewan ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diamankan oleh petugas yang berwenang.

5.Ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (7) , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Kepala Desa diberikan kewenangan untuk melakukan penertiban pemeliharaan hewan ternak di wilayahnya.
(2)Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa membentuk satuan tugas penertiban pemeliharaan hewan ternak.
(3)Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Kewenangan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penertiban dan pengamanan hewan ternak.
(5)Hewan ternak yang tertangkap oleh satuan tugas desa diselesaikan di tingkat Desa dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan dalam hal tidak dapat diselesaikan, Pemerintah Desa menyerahkan kepada Satpol PP untuk proses lebih lanjut. 6
(6)Kepala Desa wajib melaporkan pembentukan satuan tugas dan pelaksanaan tindakan penertiban kepada Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) secara berkala setiap 6 bulan.
(7)Ketentuan lanjutan mengenai Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

6.Ketentuan bagian ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2.a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Hewan ternak yang terjaring dalam penertiban yang dilakukan oleh satuan tugas penertiban hewan ternak ditingkat desa, dilakukan tindakan pengamanan dan wajib diumumkan kepada masyarakat luas secara lisan atau pun secara tertulis.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui pemilik hewan ternak tersebut. (2.a) Hewan ternak yang terjaring dalam penertiban yang dilakukan oleh Satuan Tugas ditingkat desa dalam jangka waktu 2 × 24 Jam Wajib diserah terimakan ke Satpol PP.
(3)Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikan hewan ternak, maka hewan tersebut dianggap sebagai hewan ternak tanpa pemilik selanjutnya dikuasai secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

8.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Dalam jangka waktu 7 hari sejak hewan ternak diumumkan, pemilik hewan ternak wajib ke Kantor Satpol PP dengan membawa bukti Surat Keterangan kepemilikan dari Lurah/Kepala Desa.
(2)Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diumumkan, pemilik dan/atau peternak wajib menebus hewan ternaknya.
(3)Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum tenggang waktu penebusan berakhir, petugas wajib memberitahukan berakhirnya masa penebusan kepada pemilik dan/atau peternak.

9.Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Terhadap pemilik dan/atau peternak yang hewan ternaknya diamankan dikenakan sanksi administratif berupa denda. 7
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan hewan ternak selama berada di penampungan.
(3)Besar biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.biaya pengamanan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per ekor;
2. b.biaya pengamanan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per ekor;
3. c.biaya pemeliharaan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) per ekor per hari;
4. d.biaya pemeliharaan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ekor per hari.
(4)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Apabila tindakan pengamanan dilakukan oleh satuan tugas penertiban hewan ternak tingkat kelurahan atau desa, maka biaya pengamanan sesuai dengan ketentuan ayat (3) diatas.

10.Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penertiban hewan ternak.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak.
(3)Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pihak Kecamatan.
(4)Instansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan, dapat melakukan kerjasama dengan Kepala Desa/Kelurahan.

11.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara berulang dan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 8 Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Ditetapkan di Manna pada tanggal, 28 November 2022 BUPATI BENGKULU SELATAN ttd GUSNAN MULYADI Diundangkan di Manna pada tanggal, 28 November 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN ttd SUKARNI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU NOMOR 6/46/2022 TAHUN 2022 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd Hendry, SH Nip.19730618 200502 1 002

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…