DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A; d. Dinas Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1091);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.
7.Dinas Daerah adalah Dinas Lingkup Kabupaten Bengkulu Utara.
8.Badan Daerah adalah Badan Lingkup Kabupaten Bengkulu Utara.
9.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
10.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
14.Tipe adalah klasifikasi berdasarkan Beban Kerja.

Pasal 2

Penetapan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dengan memperhatikan asas :

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
3. c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
4. d.Dinas Daerah terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A merupakan Dinas yang menyelenggarakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran;
  6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  7. 7.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
  8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  13. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  14. 14.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
  15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik;
  16. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  17. 17.Dinas Penanaman Modal Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  18. 18.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
  19. 19.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
  20. 20.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
  21. 21.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
  22. 22.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  23. 23.Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan;
  24. 24.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
5. e.Badan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan dalam Bidang Keuangan dan Aset Daerah kecuali Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan khusus di Bidang Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
  5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.
6. f.Kecamatan terdiri dari :
  1. 1.Kecamatan Kota Argamakmur dengan Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Armajaya dengan Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Air Besi dengan Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Air Napal dengan Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Air Padang dengan Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Batiknau dengan Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Enggano dengan Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Giri Mulya dengan Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Hulu Palik dengan Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Kerkap dengan Tipe A;
  11. 11.Kecamatan Ketahun dengan Tipe A;
  12. 12.Kecamatan Lais dengan Tipe A;
  13. 13.Kecamatan Marga Sakti Seblat dengan Tipe A;
  14. 14.Kecamatan Napal Putih dengan Tipe A;
  15. 15.Kecamatan Padang Jaya dengan Tipe A;
  16. 16.Kecamatan Pinang Raya dengan Tipe A;
  17. 17.Kecamatan Putri Hijau dengan Tipe A;
  18. 18.Kecamatan Tanjung Agung Palik dengan Tipe A;
  19. 19.Kecamatan Ulok Kupai dengan Tipe A.
(2)Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(3)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 sampai dengan angka 24 selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 4

(1)Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kelurahan Gunung Alam merupakan perangkat Kecamatan Kota Argamakmur;
2. b.Kelurahan Purwodadi merupakan perangkat Kecamatan Kota Argamakmur;
3. c.Kelurahan Kemumu merupakan perangkat Kecamatan Arma Jaya;
4. d.Kelurahan Lubuk Durian merupakan perangkat Kecamatan Kerkap;
5. e.Kelurahan Pasar Lais merupakan perangkat Kecamatan Lais.

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) Asisten, masing-masing Asisten terdiri dari 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
(2)Sekretariat DPRD Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari 3 (tiga) Bagian, masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
(3)Inspektorat Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf c terdiri dari 4 (empat) Inspektur Pembantu dan 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
(4)Dinas Pendidikan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(5)Dinas Kesehatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(6)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(7)Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(8)Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 5 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(9)Dinas Sosial Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf d angka 6 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing- masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(10)Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 7 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(11)Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 8 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(12)Dinas Ketahanan Pangan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 9 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(13)Dinas Lingkungan Hidup Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 10 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(14)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 11 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(15)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 12 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(16)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 13 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(17)Dinas Perhubungan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 14 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 2 (dua) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(18)Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 15 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(19)Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 16 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(20)Dinas Penanaman Modal Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 17 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(21)Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 18 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(22)Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 19 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(23)Dinas Perikanan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 20 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing- masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(24)Dinas Pariwisata Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 21 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing- masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(25)Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 22 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(26)Dinas Perkebunan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 23 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(27)Dinas Perdagangan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 24 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(28)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
(29)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
(30)Badan Pendapatan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
(31)Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
(32)Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 5 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
(33)Kecamatan dengan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 5 (lima) Seksi.
(34)Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 6

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan dan atau Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya, serta Eselon Jabatan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Dinas Penanaman Modal Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 17, Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan.
(3)Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3)ditetapkan paling lambat Bulan Desember 2016.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Pembentukan UPT pada Dinas Daerah dan Badan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 8

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT di Bidang Pendidikan dan di Bidang Kesehatan terdiri dari :
1. a.UPT di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten; dan
2. b.UPT di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi yang bersifat fungsional dan Unit Layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
(3)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan dilaksanakan, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 17 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 17 Tahun 2016