DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

regulasi_utama

Ringkasan

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD ;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undan:g Nomor 9 To_hun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang Pemerintahan Daerah dan ketenruan PAAAl 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)� dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam] bulan setelah ta.bun .Rn.f1'1u1.n.tR berakhir: ��- 1
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da la rn huruf a, perlu menetap.kan Peratu.ran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56} dan Undang.. Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai rr... Undang-Undang(LembaranNegaraTahun1959Nomor73, TambahanLembaranNegaraNomor1821); 3.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003 Nomor47,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4286); 4.Undang-UndangNomor1Tahun2004 PerbendaharaanNegara(LembaranNegara IndonesiaTahun2004Nomor5,Tambahan NegaraRepublikIndonesiaNomor4355); 5.Undang-UndangNomor15Tahun2004tentang PemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004 Nomor66,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4400); 6.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor224,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhirdenganUndang-Undang Nomor1Tahun2022tentangHubunganKeuanganAntara PemerintahPusatdanPemerintahDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2022Nomor4,TambahanNegara RepublikIndonesiaNomor6757); 7.PeraturanPemerintahNomor105Tahun2000ten tang PengelolaandanPertanggungjawabanKeuanganDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000Nomor 202,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4022); 8.PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005tentangSistem InformasiKeuanganDaerah[LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor138,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4576)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanPemerintahNomor65Tahun2010 tentangPerubahan atasPeraturanPemerintahNomor56 Tahun2005tentangSistemInformasiKeuanganDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2010Nomor 110,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5155); 9.PeraturanPemerintahNomor71Tahun2010tentang StandarAkuntansi Pemerintahan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5165); 10.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016 tentang PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2016Nomor114,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5887)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanPemerintahNomor72Tahun2019 ten tang PerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor18Tahun 2016ten tang PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor187,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6402); tentang Republik Lembaran
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 4);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 4); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBENGKULU UTARA dan BUPATIBENGKULUUTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAHKABUPATEN BENGKULUUTARATAHUNANGGARAN 2021. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahDaerahKabupatenBengkuluUtara. 2.PemerintahDaerah adalahBupatisebagaiunsurpenyelenggara PemerintahanDaerahyang memimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyangmenjadikewenangandaerahotonom.

3.BupatiadalahBupati BengkuluUtara.
4.DewanPerwakilanRakyatDaerahselanjutnyadisingkatDPRD adalahlembagaperwakilanrakyatdaerahyang berkedudukan sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahanDaerah. 5.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah,selanjutnyadisingkat APBDadalahrencanakeuangan tahunanPemerintahDaerah yangdibahasdandisetujuibersamaolehPemerintahDaerah danDPRD, danditetapkandenganPeraturanDaerah. 6.Surplus/DefisitAnggaran adalahselisihlebih/kurangantara PendapatanDaerahdanBelanjaDaerah.
7.PembiayaanDaerah adalahsemuapenerimaanyang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaranyangakanditerima kembali,baik tahun anggaranyangberkenaanmaupunpada tahun-tahunanggaranberikutnya. ., '•

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan rnernuat :

a.Lapo ran Realisasi Anggaran (LRA);
b.Neraca;
c.Laporan Arus Kas;
d.Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
e.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
f.Laporan Operasional (LO); dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Perneriksa Keuangan serta dilarnpiri dengan laporan keuangan Perusahaan Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp l.278.584.525.650, 16
b.Belanja Rp l.162.597.980.782,24 Surplus / (Defisit) Rp 115.986.544.867,92
c.Pembiayaan Penerirnaan Pengeluaran
d.Pernbiayaan Netto Rp Rp Rp 38.239 .550.64 7 ,52 1.431.000.000,00
1. 152.795.550.64 7 ,52

Pasal 4

( 1) Selisih antara Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan sebesar Rp (6.221.325.860, 16) dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pendapatan (Setelah Perubahan)
b.Realisasi Pendapatan
c.Selisih Lebih / (Kurang) Rp Rp Rp 1.272.363.199. 790,00 l.278.584.525.650, 16 (6.221.325.860, 16)

(2)Selisih antara Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp 128.222.567.043,76 dengan rincian:
1. a.Anggaran Belanja Rp l.290.820.547.826,00 (Setelah Perubahan)
2. b.Realisasi Belanja
3. c.Selisih Lebih / (Kurang) Rp Rp l.162.597.980,782,24 128.222.567.043,76 I'• .' '
(3)SelisihantaraAnggaranSurplus/Defisitdengan Surplus/DefisitsebesarRp(134.443.892.903,92) rmcian: Realisasi dengan a.AnggaranSurplus/ Defisit(Setelah Perubahan)
1. b.RealisasiSurplus/ Defisit
2. c.SelisihLebih/(Kurang) Rp Rp Rp (18.457.348.036,00) 115.986.544.867,92 (134.443.892.903,92) 38.239.550.647.52 (18.282.202.611,52) Rp Rp
(4)SelisihantaraAnggaranPenerimaanPembiayaandengan RealisasiPenerimaanPembiayaansebesar Rp(l8.282.202.611,52)denganrincian: a.AnggaranPenerimaan:Rp19.957.348.036,00 Pembiayaan (SetelahPerubahan) b.RealisasiPenerimaan Pembiayaan c.SelisihLebih/(Kurang) 1.500.000.000,00:Rp
(5)SelisihantaraAnggaranPengeluaranPembiayaandengan RealisasiPengeluaranPembiayaansebesarRp69.000.000,00 denganrincian: a.AnggaranPengeluaran Pembiayaan (SetelahPerubahan) b.Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
1. c.SelisihLebih/(Kurang) Rp Rp 1.431.000.000,00 69.000.000,00 18.457.348.036,00:Rp
(6)Selisih antaraAnggaranPembiayaanNettodenganRealisasi PembiayaanNettosebesarRp(18.351.202.611,52)dengan rincian: a.AnggaranPembiayaan Netto (SetelahPerubahan) b.Realisasi Pembiayaan Netto
1. c.SelisihLebih/(Kurang) Rp Rp 36.808.550.647,52 (18.351.202.611,52) ',. BagianKedua Neraca Pasal 5 NeracasebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1)hurufbper31 DesemberTahun2021sebagaiberikut: a.JumlahAsetRp b.JumlahKewajibanRp c.JurnlahEkuitasRp BagianKetiga LaporanArusKas Pasal 6 LaporanArusKassebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1) hurufcuntuktahunyangberakhirsampai dengan31Desember tahun2021sebagai berikut: a.Saldoawalkasper1Januaritahun2021 sebesar Rp33.302.990.930,87 l.867.368.166.952,02 19.845.013.731,98 1.847.523.153.220,04 b. c. ArusKasBersihdariAktifitasOperasisebesar Rp27 l.27 l.356.778,45 ArusKasBersihdariAktivitasInvestasisebesar Rp(156.715.81l.910,53) d.ArusKasBersihdariAktifitasPendanaansebesarRp0,00: e.ArusKasBersihdariAktifitasTransitoris/NonAnggaran sebesar:Rp(14.182.380.024,51) f.SaldoAkhirKasper31Desembertahun2021sebesar Rp133.676.155.774,28: BagianKeempat LaporanPerubahanSaldo AnggaranLebih(LP-SAL) Pasal 7 LaporanPerubahanSaldo AnggaranLebih(LP-SAL)sebagaimana dimaksud dalamPasal2ayat(1)hurufduntuk tahunyang berakhir sampaidengan31Desembertahun2021 sebagai berikut: a.Saldo AnggaranLebihAwalper1Januari tahun2021 sebesar Rp38.239.550.647,52.
2. b.Saldo AnggaranLebihAkhirper31Desembertahun2021 sebesarRp152.795.095.515,44. BagianKelima LaporanPerubahanEkuitas(LPE) Pasal 8 LaporanPerubahanEkuitas(LPE)sebagaimanadimaksuddalam Pasal2ayat(1)hurufeuntuktahunyang berakhirsampaidengan31 Desembertahun2021sebagaiberikut: a.EkuitasAwalper1Januaritahun2021sebesar Rpl.721.185.229.116,86 b.Surplus/DefisitLaporanOperasionalsebesar Rp120.978.412.332,20
3. c.DampakKumulatifPerubahanKebijakan/KesalahanMendasar sebesarRpS.359.511.770,98 d.EkuitasAkhirper31Desembertahun2021sebesar Rpl.847.523.153.220,04 BagianKeenam LaporanOperasional(LO) Pasal 9 LaporanOperasional(W)sebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat
(1)huruffuntuktahunyang berakhirsampaidengan31Desember tahun2021sebagaiberikut: a.PendapatanOperasionalsebesarRpl.308.369.974.111,04. b.BehanOperasionalsebesarRpl.188.036.153.118,78. c.Surplus/DefisitOperasionalSebelumposLuarBiasasebesar Rp120.978.412.332,20. BagianKetujuh CatalanAtasLaporanKeuangan Pasal 10 CatatanAtasLaporanKeuangansebagaimanadimaksudPasal2ayat
(1)hurufg TahunAnggaran2021memuatinformasibaiksecara kuantitatifmaupun kualitatif ataspos-poslaporan keuangan.

Pasal 11

PertanggungjawabanpelaksanaanAPBD TahunAnggaran2021 sebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1)tercantum dalam LampiranPeraturanDaerahini,terdiri dari: a.LampiranILaporanRealisasi Anggaran LampiranI.1 RingkasanLaporanRealisasi Anggaranmenurut urusan PemerintahanDaerahdan Organisasi; ..

b.Lampiran II
k.Lampiran XI J. Lampiran X Lampiran I. 4 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir · tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Lampiran XX
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV Lampiran 1.2 Lampiran I.3 t.
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
1. 1.Lampiran XII I I Pasal 12 KetentuanIebihlanjutmengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDTahunAnggaran2021diaturdalam Peraturan Bupati. BABIII PENUTUP Pasal 13 PeraturanDaerahinimulai berlakupada tanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan Pera.turanDaerahinidengan penempatannyadalamLembaran DaerahKabupatenBengku1uUtara. DitetapkandiArgaMakmur padatanggal 30September2022 BUPATIBENGKULUUTARA1 ttd l\1IA...N DiundangkandiArgaMakmur padatanggal30September2022 SEKRETARISDAERAH KABUPATENBENGKULUUTAM ttd ttl\t<rl\D1 LEMBARANDAERAH KABUPATEN BENGKULUUTARATAHUN 2022NOMOR 3 NOMORREGISTERPERATURANDAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSIBENGKUW:(3/22 /2022l ..''rr SalinanSesuaiDenganAslinya KEPALABAGIANHUKUM DESM SIBORO.S.H PenataTk. I(III/d) NIP.197001102010011003

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undan:g Nomor 9 To_hun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang Pemerintahan Daerah dan ketenruan PAAAl 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)� dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam] bulan setelah ta.bun .Rn.f1'1u1.n.tR berakhir: ��- 1
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da la rn huruf a, perlu menetap.kan Peratu.ran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56} dan Undang.. Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai rr... Undang-Undang(LembaranNegaraTahun1959Nomor73, TambahanLembaranNegaraNomor1821); 3.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003 Nomor47,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4286); 4.Undang-UndangNomor1Tahun2004 PerbendaharaanNegara(LembaranNegara IndonesiaTahun2004Nomor5,Tambahan NegaraRepublikIndonesiaNomor4355); 5.Undang-UndangNomor15Tahun2004tentang PemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004 Nomor66,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4400); 6.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor224,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhirdenganUndang-Undang Nomor1Tahun2022tentangHubunganKeuanganAntara PemerintahPusatdanPemerintahDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2022Nomor4,TambahanNegara RepublikIndonesiaNomor6757); 7.PeraturanPemerintahNomor105Tahun2000ten tang PengelolaandanPertanggungjawabanKeuanganDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000Nomor 202,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4022); 8.PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005tentangSistem InformasiKeuanganDaerah[LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor138,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4576)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanPemerintahNomor65Tahun2010 tentangPerubahan atasPeraturanPemerintahNomor56 Tahun2005tentangSistemInformasiKeuanganDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2010Nomor 110,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5155); 9.PeraturanPemerintahNomor71Tahun2010tentang StandarAkuntansi Pemerintahan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5165); 10.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016 tentang PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2016Nomor114,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5887)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanPemerintahNomor72Tahun2019 ten tang PerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor18Tahun 2016ten tang PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor187,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6402); tentang Republik Lembaran
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 4);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 4); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBENGKULU UTARA dan BUPATIBENGKULUUTARA

Menetapkan

3.BupatiadalahBupati BengkuluUtara.
4.DewanPerwakilanRakyatDaerahselanjutnyadisingkatDPRD adalahlembagaperwakilanrakyatdaerahyang berkedudukan sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahanDaerah. 5.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah,selanjutnyadisingkat APBDadalahrencanakeuangan tahunanPemerintahDaerah yangdibahasdandisetujuibersamaolehPemerintahDaerah danDPRD, danditetapkandenganPeraturanDaerah. 6.Surplus/DefisitAnggaran adalahselisihlebih/kurangantara PendapatanDaerahdanBelanjaDaerah.
7.PembiayaanDaerah adalahsemuapenerimaanyang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaranyangakanditerima kembali,baik tahun anggaranyangberkenaanmaupunpada tahun-tahunanggaranberikutnya. ., '•

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan rnernuat :

a.Lapo ran Realisasi Anggaran (LRA);
b.Neraca;
c.Laporan Arus Kas;
d.Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
e.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
f.Laporan Operasional (LO); dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Perneriksa Keuangan serta dilarnpiri dengan laporan keuangan Perusahaan Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp l.278.584.525.650, 16
b.Belanja Rp l.162.597.980.782,24 Surplus / (Defisit) Rp 115.986.544.867,92
c.Pembiayaan Penerirnaan Pengeluaran
d.Pernbiayaan Netto Rp Rp Rp 38.239 .550.64 7 ,52 1.431.000.000,00
1. 152.795.550.64 7 ,52

Pasal 4

( 1) Selisih antara Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan sebesar Rp (6.221.325.860, 16) dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pendapatan (Setelah Perubahan)
b.Realisasi Pendapatan
c.Selisih Lebih / (Kurang) Rp Rp Rp 1.272.363.199. 790,00 l.278.584.525.650, 16 (6.221.325.860, 16)

(2)Selisih antara Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp 128.222.567.043,76 dengan rincian:
1. a.Anggaran Belanja Rp l.290.820.547.826,00 (Setelah Perubahan)
2. b.Realisasi Belanja
3. c.Selisih Lebih / (Kurang) Rp Rp l.162.597.980,782,24 128.222.567.043,76 I'• .' '
(3)SelisihantaraAnggaranSurplus/Defisitdengan Surplus/DefisitsebesarRp(134.443.892.903,92) rmcian: Realisasi dengan a.AnggaranSurplus/ Defisit(Setelah Perubahan)
1. b.RealisasiSurplus/ Defisit
2. c.SelisihLebih/(Kurang) Rp Rp Rp (18.457.348.036,00) 115.986.544.867,92 (134.443.892.903,92) 38.239.550.647.52 (18.282.202.611,52) Rp Rp
(4)SelisihantaraAnggaranPenerimaanPembiayaandengan RealisasiPenerimaanPembiayaansebesar Rp(l8.282.202.611,52)denganrincian: a.AnggaranPenerimaan:Rp19.957.348.036,00 Pembiayaan (SetelahPerubahan) b.RealisasiPenerimaan Pembiayaan c.SelisihLebih/(Kurang) 1.500.000.000,00:Rp
(5)SelisihantaraAnggaranPengeluaranPembiayaandengan RealisasiPengeluaranPembiayaansebesarRp69.000.000,00 denganrincian: a.AnggaranPengeluaran Pembiayaan (SetelahPerubahan) b.Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
1. c.SelisihLebih/(Kurang) Rp Rp 1.431.000.000,00 69.000.000,00 18.457.348.036,00:Rp
(6)Selisih antaraAnggaranPembiayaanNettodenganRealisasi PembiayaanNettosebesarRp(18.351.202.611,52)dengan rincian: a.AnggaranPembiayaan Netto (SetelahPerubahan) b.Realisasi Pembiayaan Netto
1. c.SelisihLebih/(Kurang) Rp Rp 36.808.550.647,52 (18.351.202.611,52) ',. BagianKedua Neraca Pasal 5 NeracasebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1)hurufbper31 DesemberTahun2021sebagaiberikut: a.JumlahAsetRp b.JumlahKewajibanRp c.JurnlahEkuitasRp BagianKetiga LaporanArusKas Pasal 6 LaporanArusKassebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1) hurufcuntuktahunyangberakhirsampai dengan31Desember tahun2021sebagai berikut: a.Saldoawalkasper1Januaritahun2021 sebesar Rp33.302.990.930,87 l.867.368.166.952,02 19.845.013.731,98 1.847.523.153.220,04 b. c. ArusKasBersihdariAktifitasOperasisebesar Rp27 l.27 l.356.778,45 ArusKasBersihdariAktivitasInvestasisebesar Rp(156.715.81l.910,53) d.ArusKasBersihdariAktifitasPendanaansebesarRp0,00: e.ArusKasBersihdariAktifitasTransitoris/NonAnggaran sebesar:Rp(14.182.380.024,51) f.SaldoAkhirKasper31Desembertahun2021sebesar Rp133.676.155.774,28: BagianKeempat LaporanPerubahanSaldo AnggaranLebih(LP-SAL) Pasal 7 LaporanPerubahanSaldo AnggaranLebih(LP-SAL)sebagaimana dimaksud dalamPasal2ayat(1)hurufduntuk tahunyang berakhir sampaidengan31Desembertahun2021 sebagai berikut: a.Saldo AnggaranLebihAwalper1Januari tahun2021 sebesar Rp38.239.550.647,52.
2. b.Saldo AnggaranLebihAkhirper31Desembertahun2021 sebesarRp152.795.095.515,44. BagianKelima LaporanPerubahanEkuitas(LPE) Pasal 8 LaporanPerubahanEkuitas(LPE)sebagaimanadimaksuddalam Pasal2ayat(1)hurufeuntuktahunyang berakhirsampaidengan31 Desembertahun2021sebagaiberikut: a.EkuitasAwalper1Januaritahun2021sebesar Rpl.721.185.229.116,86 b.Surplus/DefisitLaporanOperasionalsebesar Rp120.978.412.332,20
3. c.DampakKumulatifPerubahanKebijakan/KesalahanMendasar sebesarRpS.359.511.770,98 d.EkuitasAkhirper31Desembertahun2021sebesar Rpl.847.523.153.220,04 BagianKeenam LaporanOperasional(LO) Pasal 9 LaporanOperasional(W)sebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat
(1)huruffuntuktahunyang berakhirsampaidengan31Desember tahun2021sebagaiberikut: a.PendapatanOperasionalsebesarRpl.308.369.974.111,04. b.BehanOperasionalsebesarRpl.188.036.153.118,78. c.Surplus/DefisitOperasionalSebelumposLuarBiasasebesar Rp120.978.412.332,20. BagianKetujuh CatalanAtasLaporanKeuangan Pasal 10 CatatanAtasLaporanKeuangansebagaimanadimaksudPasal2ayat
(1)hurufg TahunAnggaran2021memuatinformasibaiksecara kuantitatifmaupun kualitatif ataspos-poslaporan keuangan.

Pasal 11

b.Lampiran II
k.Lampiran XI J. Lampiran X Lampiran I. 4 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir · tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Lampiran XX
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV Lampiran 1.2 Lampiran I.3 t.
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
1. 1.Lampiran XII I I Pasal 12 KetentuanIebihlanjutmengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDTahunAnggaran2021diaturdalam Peraturan Bupati. BABIII PENUTUP Pasal 13 PeraturanDaerahinimulai berlakupada tanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan Pera.turanDaerahinidengan penempatannyadalamLembaran DaerahKabupatenBengku1uUtara. DitetapkandiArgaMakmur padatanggal 30September2022 BUPATIBENGKULUUTARA1 ttd l\1IA...N DiundangkandiArgaMakmur padatanggal30September2022 SEKRETARISDAERAH KABUPATENBENGKULUUTAM ttd ttl\t<rl\D1 LEMBARANDAERAH KABUPATEN BENGKULUUTARATAHUN 2022NOMOR 3 NOMORREGISTERPERATURANDAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSIBENGKUW:(3/22 /2022l ..''rr SalinanSesuaiDenganAslinya KEPALABAGIANHUKUM DESM SIBORO.S.H PenataTk. I(III/d) NIP.197001102010011003

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 11

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 11

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022