DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGISIAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB III PENJARINGAN; BAB IV PENYARINGAN; BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB VI PEMBIAYAAN; BAB VII MASA JABATAN; BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI; BAB IX PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB X KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB XI PEJABAT YANG MEWAKILI; BAB XII UNSUR STAF PERANGKAT KAMPUNG; BAB XIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT KAMPUNG; BAB XIV KESEJAHTERAAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB XV PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3.Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara T a h u n 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah - 2 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara T a h u n 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara T a h u n 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 T a h u n 2015 Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 T a h u n 2017 (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 1223). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN B E R A U dan BUPATI B E R A U Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3.Bupati adalah Bupati Berau.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Kampung adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang memiliki batas wilayah yang berwenang u n t u k mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, h a k asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat B P K adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Perangkat Kampung adalah u n s u r staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan u n s u r pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis.
9.Staf adalah orang yang bertugas membantu Perangkat Kampung yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10.Pengisian J a b a t a n Perangkat Kampung adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Kampung melalui penjaringan^ dan penyaringan oleh Panitia Pengisian Perangkat Kampung.
11.Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh panitia u n t u k mendapatkan bakal calon Perangkat Kampung dari warga masyarakat setempat.
12.Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia u n t u k mendapatkan Calon Perangkat Kampung dari B a k a l Calon Perangkat Kampung sampai dengan pelaksanaan ujian tertulis untuk menetapkan calon yang Lulus.
13.Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Kampung u n t u k melaksanakan kegiatan proses Penjaringan dan Penyaringan bagi jabatan Perangkat Kampung.
14.B a k a l Calon Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut B a k a l Calon adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Kampung yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.
15.Calon Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Calon adalah B a k a l Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Kampung.
16.Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Kampung u n t u k mengikuti ujian.
17.Calon yang L u l u s adalah Calon yang telah lulus Mengikuti Ujian yang memenuhi batas nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
18.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan h u k u m .
19.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan. 2 1 . Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan h u k u m tetap. B A B I I PENGISIAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 2

(1)Pengisian Jabatan Perangkat Kampung dilakukan melalui tahapan:
1. a.penjaringan; dan
2. b.penyaringan.
(2)Tahapan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a dilakukan melalui seleksi administrasi;
(3)Tahapan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui ujian tertulis. B A B III PENJARINGAN

Pasal 3

Perangkat Kampung diangkat oleh Kepala Kampung dari warga Kampung yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga kampung dengan syarat sebagai berikut:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada T u h a n Yang Maha E s a ;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
e.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
f.berkelakuan baik, jujur dan adil;
g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h u k u m tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara j u j u r dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
h.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h u k u m tetap;
i.sehat j a s m a n i dan rohani; j . Anggota B P K yang mendaftarkan diri h a r u s mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon;
k.bersedia bertempat tinggal di wilayah Kampung selama menjabat Perangkat Kampung; L mengenal kampung dan dikenal masyarakat kampung; dan
m.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Kampung, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus memperoleh surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 5

(1)Kepala Kampung memberitahukan kepada Perangkat Kampung mengenai a k a n berakhirnya masa jabatan Perangkat Kampung 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
(2)Pemberitahuan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) secara tertulis dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan B P K .

Pasal 6

(1)Kepala Kampung membentuk Panitia pengisian jabatan Perangkat Kampung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan perangkat kampung yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari u n s u r Perangkat Kampung, lembaga kemasyarakatan dan u n s u r masyarakat dengan s u s u n a n keanggotaan yang terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota;
3. c.bendahara merangkap anggota; dan
4. d.anggota.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
(4)Penentuan susunan Panitia Pengisian J a b a t a n Perangkat Kampung dilaksanakan secara proporsional melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan peran serta masyarakat. Penentuan kedudukan ketua, sekretaris, dan bendahara dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh anggota, dan apabila tidak tercapai mufakat/kesepakatan, dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 7

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas:

a.mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya Pengisian Jabatan Perangkat Kampung;
b.menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Kampung, dengan persetujuan Kepala Kampung dan dikonsultasikan kepada Camat;
c.menyusun rencana anggaran biaya Pengisian J a b a t a n Perangkat Kampung, dengan persetujuan Kepala Kampung dan dikonsultasikan kepada Camat;
d.menyusun tata tertib pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Kampung dengan pertimbangan Kepala Kampung dan dikonsultasikan dengan Camat;
e.menerima pendaftaran B a k a l Calon;
f.melaksanakan penelitian persyaratan administrasi B a k a l Calon;
g.mengumumkan Calon kepada masyarakat;
h.meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
i.mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Kampung untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian; j . menyiapkan materi ujian tertulis berkoordinasi dengan Camat;
k.menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
1. 1.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengisian J a b a t a n Perangkat Kampung;
m.membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis;
n.melaporkan hasil ujian tertulis kepada Kepala Kampung;
o.melaporkan pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Kampung kepada Kepala Kampung; dan
p.melaksanakan tugas lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Panitia diatur dengan Peraturan Kepala Kampung.

Pasal 8

Permohonan B a k a l Calon Perangkat Kampung diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai cukup kepada Kepala Kampung melalui Panitia dengan melampirkan persyaratan yang terdiri atas:

a.surat permohonan menjadi Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
b.surat pernyataan masing-masing diatas kertas segel atau bermaterai cukup yaitu :
1. 1.bertakwa kepada T u h a n Yang Maha E s a ;
2. 2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. 3.tidak sedang menjalani pidana penjara dengan h u k u m a n badan atau h u k u m a n percobaan;
4. 4.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
5. 5.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h u k u m tetap;
6. 6.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h u k u m tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan h u k u m a n paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara j u j u r dan terbuka kepada publik bahwa yang d. f. g- h. i. k. 1. m. bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
7. 7.bersedia diberhentikan dari anggota B P K terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Perangkat Kampung; dan
8. 8.bersedia bertempat tinggal di wilayah Kampung setempat selama menjabat sebagai Perangkat Kampung. fotokopi/salinan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang; fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisir pejabat berwenang; fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang; surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h u k u m tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara j u j u r dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h u k u m tetap; Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat; surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; pas foto, warna dan u k u r a n yang banyaknya sesuai kebutuhan; bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian; bagi Anggota B P K melampirkan Surat Pernyataan bersedia diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Perangkat Kampung; dan
n.bagi B a k a l Calon dari luar kampung melampirkan surat keterangan pernah bertempat tinggal di kampung paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus dari r u k u n tetangga (RT) dan Kepala Kampung setempat terkecuali bagi Putera Kampung yang berada diluar kampung yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Panitia mengumumkan pendaftaran B a k a l Calon secara tertulis yang diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(2)Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 10

(1)Penerimaan pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) terhitung sejak pengumuman dimulainya pendaftaran B a k a l Calon Perangkat Kampung.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada B a k a l Calon yang mendaftar, m a k a jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
(3)Apabila setelah perpanjangan jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, namun tetap tidak mendapatkan B a k a l Calon, m a k a dilakukan pendaftaran ulang dengan mekanisme awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Panitia mengumumkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran ulang dengan mekanisme awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dengan mekanisme awal dengan membuat Berita Acara.
(5)Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, tetapi tetap tidak mendapatkan B a k a l Calon, m a k a Panitia membuat Berita Acara dan melaporkan kepada Kepala Kampung.
(6)Berdasarkan laporan dan Berita Acara Panita sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kampung melaporkan secara tertulis kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati.
(7)Berdasarkan laporan Kepala Kampung, Camat melaporkan kepada Bupati disertai dengan penjelasan. - 1 1

Pasal 11

(1)Dalam hal B a k a l Calon Perangkat Kampung tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d, dan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sudah dilaksanakan, maka Kepala Kampung mengajukan permohonan keringanan persyaratan kepada Bupati.
(2)Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Camat.
(3)Dalam hal Bupati menyetujui permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka persyaratan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diturunkan menjadi "berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan tingkat Pertama atau yang sederajat".
(4)Persyaratan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf d diberlakukan kembali paling lama 5 (lima) tahun sejak Perangkat Kampung menduduki jabatan.
(5)Dalam hal Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, yang bersangkutan ditetapkan kembali oleh Kepala Kampung dengan menyesuaikan tingkat pendidikan yang bersangkutan.
(6)Dalam hal Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) h u r u f d, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan Perangkat Kampung.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…