DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.588.121.000.000,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh satu juta rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/ Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama, bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- b. 2 Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),

3.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42):
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Berau.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 3, Bupati adalah Bupati Berau.
2. 4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.588.121.000.000,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a. b. Pendapatan Daerah 1) Pendapatan Asli Daerah Rp240.654.134.000,00 Pajak Daerah Rp90.000.000.000,00 Retribusi daerah Rp2.092.216.150,00 Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp21.577.997.993,00 Lain lain Pendapatan yang sah 2) Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Antar Daerah Jumlah Pendapatan Daerah Belanja Daerah 1) Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial 2) Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3) Belanja Tidak Terduga 4) Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Rp116.983.919.857,00 Rp3.347.466.866.000,00 Rp2.774.522.191.000,00 Rp72.944.675.000,00 Rp3.588.121.000.000,00 Rp1.562.504.124.228,00 Rp812.981.480.158,00 Rp701.787.902.149,00 Rp44.902.741.921,00 Rp2.832.000.000,00 Rp1.615.470.733.408,00 Rp57.336.188.558,00 Rp228.077.723.950,00 Rp1.326.147.492.500,00 Rp3.909.328.400,00 Rp20.831.235.364,00 Rp389.314.907.000,00 Rp9.600.000.000,00 Rp379.714.907.000,00 Jumlah Belanja Rp3.588.121.000.000,00

c.Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Rp0,00 Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 Pembiayaan Netto Rp0,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.588.121.000.000,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh satu juta rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah: dan
b.Pendapatan Transfer.

(1)(S)
(1)
(3)Anggaran belanja Daerah Tahun Al Rp3.588.121.000.000,00 (tiga triliun li seratus dua puluh satu juta rupiah), ya a. b. Cc. d.
(4)4

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp240.654. miliar enam ratus lima puluh emp rupiah), yang terdiri atas :

a.Pajak Daerah,
b.Retribusi Daerah, Cc.
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daer Pajak Daerah sebagaimana dimaks Rp90.000.000.000,00 (sembilan pu 134.000,00 (dua ratus empat puluh at juta seratus tiga puluh empat ribu | | Yang Sah. d dalam ayat Hasil Pengelolaan Kekayaan eren yang dipisahkan, dan 1 uh miliar rupiah).

(1)huruf a direncanakan
(2)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.092.216.150,00 (dua belas miliar sembilan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
(3)dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.577.997.993,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan pulu puluh tiga rupiah). h tujuh ribu sembilan ratus sembilan Lain lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.983.919.857,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus li Pas ma puluh tujuh rupiah). al 5 Pendapatan transfer sebagaimand dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.347.446.866.000,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah
2. b.pendapatan transfer antar Daera Pendapatan transfer pemerintah pi
(1)huruf a direncanakan sebesar tujuh ratus tujuh puluh empat n seratus sembilan puluh satu ribu r Pendapatan transfer antar Daerah huruf b direncanakan sebesar Rp4 puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). Pa belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. ratus enam puluh enam juta rupiah), pusat, dan h. 1sat sebagaimana dimaksud pada ayat Rp2.774.522.191.000,00 (dua triliun ailiar lima ratus dua puluh dua juta upiah). sebagaimana dimaksud pada ayat (1) '72.944.675.000,00 (lima ratus tujuh empat puluh empat juta enam ratus al6 nggaran 2023 direncanakan sebesar ma ratus delapan puluh delapan miliar Ing terdiri atas:

Pasal 7

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.562.50 enam puluh dua miliar lima ratus ribu dua ratus dua puluh delapan

a.belanja pegawai,
b.belanja barang dan jasa:
c.belanja hibah: dan
d.belanja bantuan sosial. 4.124.228,00 (satu triliun lima ratus empat juta seratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

(4)
(2)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(4)
(5)5 Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp812.981.480.158,00 (delapan ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp701.787.902.149,00 (tujuh ratus satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.902.741.921,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.832.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah).
(5)

Pasal 8

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp1.615.470.733.408,00 (satu triliun enam ratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah, yang terdiri atas:

a.belanja modal peralatan dan mesin:
b.belanja gedung dan bangunan,
c.belanja modaljalan, jaringan dan irigasi: dan
d.belanja modal aset tetap lainnya. Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.336.188.558,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah). Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b direncanakan sebesar Rp228.077.723.950,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.326.147.492.500,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.909.328.400,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
(3)

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp20.831.235.364,00 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp389.314.907.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja bagi hasil: dan
b.belanja bantuan keuangan.

(2)
(3)
(1)
(2)
(4)
(2)
(3)6 Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp379.714.907.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar Rp0 (nol). Pembiayaan neto yang merupakan selisih Penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0 (nol). /

Pasal 12

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan:
b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib: Cc. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau
d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…