DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Tujuan, Bentuk dan Besaran Penambahan Penyertaan Modal, Hak dan Kewajiban, Hasil Usaha, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah dianggarkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2014;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada Bank Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 1);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada Bank Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 26);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada Bank Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 11);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada Bank Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 13);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Berau.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, selanjutnya disingkat APBD-P adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Berau.
6.Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur disingkat BPD Kaltim yang selanjutnya disebut Bank Kaltim.
7.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah Pengalihan Kepemilikan Barang Milik Daerah dan atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal/Saham Negara atau Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan mendayagunakan asset Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur :

a.Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD ;
b.Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berupa pembelian saham.

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Pasal 5

(1)Modal Kekayaan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang diserahkan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam bentuk uang tunai sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp. 1.970.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 8.275.000.000,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. c.Tahun 2003 sebesar Rp. 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;
4. d.Tahun 2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
5. e.Tahun 2006 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
6. f.Tahun 2007 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
7. g.Tahun 2008 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
8. h.Tahun 2009 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
9. i.Tahun 2011 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
10. j.Tahun 2012 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
11. k.Tahun 2013 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
12. l.Tahun 2014 sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
(2)Besarnya jumlah modal kekayaan Daerah Kabupaten Berau yang diserahkan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam bentuk tunai di Tahun 2000, Tahun 2002, Tahun 2003, Tahun 2004, Tahun 2006, Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009, Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014, sehingga berjumlah Rp. 304.165.000.000,- (tiga ratus empat milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten Berau berhak memperoleh bagian laba usaha dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2)Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten Berau berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
(2)Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 8

Hasil usaha penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang diperoleh selama Tahun Buku Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, dimasukkan dalam APBD Kabupaten Berau.

Pasal 9

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 27 Nopember 2014 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 27 Nopember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, ttd H. JONIE MARHANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2014 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR : (16/2014) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19651212 199403 2 008

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…