DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Tanggung Jawab dan Wewenang Pemda, Perencanaan, Pengadaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Mutu Pelayanan, Hak dan Kewajiban, Mutu Pelayanan, Hak dan Kewajiban, Tenaga Kesehatan WNA, Keadaan Gawat Darurat, Pengaduan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kesehatan dan Pasien, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), SE b c d 1 2 Li 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1 2 Daerah adalah Kabupaten Berau Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau Bupati adalah Bupati Berau Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 3 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehataanya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari fasilhtas pelayanan kesehatan Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap Pasien dalam melaksanakan upaya Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat 4 5 6 7 8 9 10 Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDMK adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya Kesehatan 11 Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik

Pasal 2

Perlindungan Tenaga Kesehatan dan Pasien dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan Pasien kepastian dalam mendapatkan pelayanan kesehatan

Pasal 3

(1)Perlindungan Tenaga Kesehatan bertujuan a meningkatkan kualitas dan kompetensi Tenaga Kesehatan, b memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan upaya Kesehatan kepada masyarakat , c memberikan perlindungan kesehatan terhadap resiko penyakit akibat kerja, dan d memberikan perlindungan kesehatan terhadap resiko kecelakaan akibat kerja
(2)Perlindungan Pasien bertujuan a mendayagunakan Tenaga Kesehatan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Pasien dalam menerima penyelenggaraan upaya Kesehatan, dan c meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat,

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Tenaga Kesehatan meliputi a pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan, b perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan, dan c perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berwenang untuk a menetapkan kebyakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebyjakan nasional dan provinsi, melaksanakan kebyjakan Tenaga Kesehatan, merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan, melakukan pengadaan/rekruitment Tenaga Kesehatan, melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan, 0 LO Cc f membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan, dan g melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan h melakukan evaluasi kebyakan yang telah dilaksanakan

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Pasien meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, nyaman, bermutu serta merata dan tanpa diskriminasi

BAB III

PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan Kesehatan

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membuat perencanaan kebutuhan SDMK setiap tahun anggaran
(2)Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Perencana Kebutuhan SDMK

Pasal 9

(1)Tim Perencana Kebutuhan SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas a tim pengarah, dan b tim pelaksana
(2)Tim Perencana bertugas a menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK, dan b merumuskan usulan rekomendasi kebyakan untuk penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kinerja organisasi
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Perencana Kebutuhan SDMK diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Pasal 11

Pengadaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimakasud dalam Pasal 10 dilakukan melalui penerimaan Tenaga Kesehatan dan/atau kerjasama/kemitraan dengan institusi kesehatan lainnya

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…