DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Sasaran Penerima; 4. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar; 5. Bentuk Bantuan Sosial; 6. Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial; 7. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar. b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397), 1 4. 1 2 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294), N
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
8.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 9). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK YATIM PIATU MISKIN/ TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Berau. Bupati adalah Bupati Berau. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Berau. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak. Anak Yatim/Piatu adalah anak yang telah meninggal orang tua laki-laki/ perempuan, belum dewasa dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar. 3

9.Anak Yatim Piatu adalah anak yang Kehilangan ayah dan ibunya karena meninggal, belum dewasa atau belum dapat memenuhi kebutuhan dasar.
10.Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.
11.Kebutuhan Dasar adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan kehidupan dan kesehatan.
12.Basis Data Terpadu adalah basis data yang memuat nama dan alamat penduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dari tingkat paling rendah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyalurkan Bantuan Sosial bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar, dan
b.Memberikan kejelasan prosedur pemberian bantuan sosial bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar.

BAB II

RUANG LINGKUPIG

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: sasaran penerima, kriteria Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar: bentuk bantuan sosial: tata cara pemberian bantuan sosial: pembiayaan, dan pengelolaan dan pertanggungjawaban. £

BAB III

SASARAN PENERIMA

Pasal 5

Bantuan sosial bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar diberikan kepada individu/keluarga/wali yang mengasuh atau 'mengampu Anak Yatim Piatu Kurang Mampu/Miskin/Terlantar.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL ANAK YATIM PIATU MISKIN/TERLANTAR

Pasal 6

Kriteria penerima bantuan sosial Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar meliputi:

a.belum berumur 18 tahun pada saat di daftarkan,
b.belum pernah menerima bantuan sosial yang sejenis dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat: C. merupakan individu/keluarga/wali yang mengasuh atau mengampu Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 4
d.terdaftar dalam kartu keluarga bersama Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar yang diasuh/diampu,
e.berdomisili/ bertempat tinggal bersama Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar yang diasuh/diampu, dan
f.dinyatakan dalam surat keterangan Rukun Tetangga (RT) setempat sebagai individu/keluarga/wali yang mengasuh atau mengampu Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar. BENTUK BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

(1)Anak Yatim/Piatu Miskin/Terlantar yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasar atau dalam keadaan tertentu diberikan bantuan sosial setiap bulan,
(2)bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, dan
(3)besaran bantuan sosial yang diberikan bagi Anak Yatim Piatu Miskin /Terlantar ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

(|) Prosedur pemberian bantuan sosial bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar meliputi: a. individu/keluarga/wali pengampu Anak Yatim Piatu Tidak Mampu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Sosial bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar kekelurahan setempat dan selanjutnya pihak kelurahan menyampaikan usulan ke Dinas Sosial dengan melampirkan foto kopi Kartu Identitas Diri/ Kartu Keluarga dan/atau Dinas Sosial langsung mengambil dari basis data terpadu,

b.dinas sosial menerima dan mencocokan data dalam permohonan dengan basis data terpadu,
c.apabila tidak tercantum dalam basis data terpadu, bantuan sosial tetap dapat diberikan dengan ketentuan penerima harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial:
d.data Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar disampaikan kepada masing-masing kelurahan untuk pemilahan data sesuai kuota,
e.pihak kelurahan mengembalikan data Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar sesuai kuota kepada Dinas Sosial:
f.dinas sosial melakukan verifikasi terhadap Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar dengan tahapan:
1. 1.melakukan kunjungan rumah Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar: dan
2. 2.mencocokkan foto kopi Kartu Identitas Diri/Kartu Keluarga dengan pemiliknya.
g.dinas sosial membuat daftar calon penerima Bantuan Sosial bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar dari kelurahan. 5

(2)daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)dalam hal usia anak sudah melebihi 18 (delapan belas) tahun, pindah tempat, kondisi sosial ekonominya sudah membaik atau meninggal dunia ditetapkan Keputusan Bupati mengenai perubahan daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Bupati.
(2)Tim Verifikasi dan Validasi mempunyai tugas :
1. a.Menerima dan merekapitulasi data usulan Bantuan Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar:, b.Meneliti dan memeriksa keaslian dan kebenaran dokumen sebagai kelengkapan administrasi dan persyaratan sesuai kriteria,
2. c.Mengidentifikasi data kelapangan dan mecocokkan data sesuai dengan kriteria, d.Menyusun dan menyampaikan laporan hasil verifikasi data: dan
3. e.Mendampingi proses pelaksanaan Bantuan Sosial Anak yatim Miskin/Terlantar.

Pasal 10

(1)tahapan pencairan Bantuan Sosial bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar meliputi:
1. a.Dinas Sosial melaksanakan pencairan Bantuan Sosial bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar melalui Transfer Bank, dan b.Dinas Sosial mentransfer dana kepada rekening bank penerima Bantuan Sosial bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar setiap triwulan.
(2)Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Penerima wajib membuka rekening bank, dan b.Penerima terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

(1)Pengelolaan anggaran belanja Bantuan Sosial bagi Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial.
(2)Individu/Wali Anak Yatim Piatu Miskin/Terlantar penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab sepenuhnya terhadap bantuan yang diterimanya. 6 3) Berita acara penyerahan Bantuan Sosial ditandatangani oleh Individu/WaliAnak Yatim Piatu Miskin/Terlantar sebagai bukti bahwa bantuan telah diterima.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…