DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berserta dengan rinciannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016. :

Pasal 18

Ayat

(6)Undang-Undang Dasar Tahun 1945 : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 : . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 10.Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049), 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568): 13.4.5.6.7.8.9. 13. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56795), 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeirntah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), 17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), 19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): 21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 23.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), 24.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 25.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219), 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), 27 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERAU Dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp. 2.353.638.032.000,00 2. Belanja Daerah Rp. 2.793.638.032.000,00 (-) Surplus/ (Defisit) (Rp. 440.000.000.000,00) 3. Pembiayaan Daerah: / a. Penerimaan Rp. 440.000.000.000,00 b. Pengeluaran Rp. 0,00 (-) Pembiayaan Netto Rp 440.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00 Pasal 2
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

terdiri dari: 1 a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.228.779.401.000,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.1.681.989.674.000,00 Cc. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.442.368.957.000,00

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah sejumlah Rp.36.922.909.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.12.101.162.000,00 c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.28.524.333.000,00 d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.151.230.997.000,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.984.690.894.000,00 b. Dana alokasi sejumlah Rp. 543.127.247.000,00 c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.154.171.533.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah sejumlah Rp.0.00 Dana darurat sejumlah Rp.0.00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 192.655.015.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.5.000.000.000,00 Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.179.203.100.000,00 Dana Desa dan Desa Adat Rp.66.010.842.000,00 b.d.e.£ Pasal 3
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

terdiri dari : 1 a.b. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.959.208.704.000,00 Belanja Langsung sejumlah Rp.1.834.429.328.000,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis belanja: Belanja pegawai sejumlah Rp.683.843.662.000,00 Belanja bunga sejumlah Rp.0.00 Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00 Belanja hibah sejumlah Rp.21.826.700.000,00 Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 5.300.000.000,00 Belanja bagi hasil sejumlah Rp.4.900.000.000,00 Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.233.338.342.000,00 Belanja tidak terduga sejumlah Rp.10.000.000.000,00 a.b.d.e.f8h.
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis belanja: a.b.Cc. Belanja pegawai sejumlah Rp.129.363.172.870,00 Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.669.306.387.614,00 Belanja modal sejumlah Rp.1.035.759.767.516,00 Pasal 4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 1 a. Penerimaan sejumlah Rp.440.000.000.000,00 7 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.440.000.000.000,00 Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0.00 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0.00 Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0.00 Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0.00 Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0.00 b.d.e.
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: £a.bCc.d pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0.00 penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.0,00 Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0.00 Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0.00 Pasal 5
(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a.b.Cc.d. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi Tidak diharapkan terjadi secara berulang Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah dan, Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaaan darurat.
(2)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat menggunakan Belanja Tak Terduga.
(3)Dalam hal Belanja Tak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : a.b. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian taeget kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan atau Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(4)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang kriterianya terdiri dari : a. Pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat yaitu penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman, 0 0 0 Penanggulangan wabah penyakit: Penanggulangan bencana alam, Penanggulangan bencana sosial, Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun yang telah ditutup. Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX 10. Lampiran X 11. Lampiran XI NA 12. Lampiran XII 13. Lampiran XIII Ringkasan APBD,Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD), Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan, 2.3. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, 5. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan, Daftar piutang daerah, Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya, Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, Daftar dana cadangan daerah ,dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 7 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. -9 - Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, - 28 Desember 2015 Pj. BERAU, DiUndangkan di Tanjung Redeb Pada tanggal, 28 Desember 2015 “H. JONIE NU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 13 NOPREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 : (8/2015)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…