DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Pembentukan Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Pembentukan Kampung Batu Rajang, Kecamatan Segah, Batas Wilayah, dan Luas Wilayah, Kedudukan dan Wewenang, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembentukan Kampung harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) ;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Kampung (BPK) (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 11) ;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 12) ;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG BATU RAJANG KECAMATAN SEGAH KABUPATEN BERAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Berau.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
6.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
7.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung.
12.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan BPK dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG BATU RAJANG KECAMATAN SEGAH, BATAS WILAYAH, DAN LUAS WILAYAH

Pasal 2

Kampung Persiapan Batu Rajang Kecamatan Segah dibentuk menjadi Kampung Definitif.

Pasal 3

Batas Wilayah Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Long Duhung ;
b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pandan Sari ;
c.Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Labanan Makarti ;
d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Harapan Jaya.

Pasal 4

Peta Batas dan Luas Wilayah Kampung Batu Rajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Kampung Batu Rajang berada di wilayah Kecamatan Segah Kabupaten Berau.

Pasal 6

Kewenangan Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kampung.

Pasal 7

Kewenangan Kampung meliputi :

a.kewenangan berdasarkan hak asal usul ;
b.kewenangan lokal berskala Kampung ;
c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten ; dan
d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 24 Desember 2014 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 24 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, ttd H. JONIE MARHANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2014 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG BATU RAJANG KECAMATAN SEGAH KABUPATEN BERAU : (6/2014) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19651212 199403 2 008

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…