DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Pengawasan dan Pertanggungjawaban, Penyelenggaraan Siaran, dan Pembiayaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)T sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN B E R A U dan BUPATI B E R A U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3.Bupati adalah Bupati Berau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
5.Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan h u k u m yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas u s u l masyarakat.
6.Dewan Pengawas adalah organisasi Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan u n s u r Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
7.Dewan Direksi adalah u n s u r pimpinan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
8.Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di pusat dan di Daerah, sebagai wujud peran' serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2002 tentang Penyiaran.
9.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
10.Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

Pasal 2

Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a.mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
b.sebagai media komunikasi timbal balik antara Pemerintah dan masyarakat;
c.sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
d.melestarikan budaya Daerah. B A B I I PEMBENTUKAN DAN K E D U D U K A N

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Tanjung Redebr
(2)Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi. B A B I I I ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Pasal 5

(1)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
(2)J u m l a h anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, dimana salah satu diantaranya ditetapkan menjadi ketua berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
(3)Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari u n s u r Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dewan Pengawas h a r u s memenuhi persyaratan meliputi:

a.Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada T u h a n Yang Maha E s a ;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;
c.berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
d.sehat j a s m a n i dan rohani;
e.berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
f.bagi anggota yang diangkat wajib paham Memahami masalah di bidang penyiaran.

Pasal 7

Dewan Pengawas berwenang untuk:

a.mengoreksi, meneliti dan menyetujui program kerja 5 (lima) tahunan dan tahunan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah;
b.meminta pertanggung jawaban Direktur apabila ada kegiatan dan pelaksanaan yang menyimpang dari program kerja; dan
c.mengevaluasi dan mengklarifikasi penyiaran yang menyimpang dari etika/kode etik penyiaran.

Pasal 8

Dewan Pengawas bertugas untuk:

a.mengawasi kinerja Direktur;
b.mengawasi siaran;
c.menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah tetap berorientasi pada publik;
d.menampung aspirasi, kritik dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur;
e.meminta masukan, saran atau pendapat publik mengenai sisiran/acara Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah; dan
f.melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 10

(1)Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
1. a.masa kerjanya berakhir;
2. b.meninggal dunia; dan
3. c.diberhentikan.
(2)Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal:
1. a.permintaan sendiri;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugasnya;
3. c.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h u k u m tetap; dan/atau
5. e.terlibat tindakan yang merugikan Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Dalam h a l Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) h u r u f c, huruf d dan h u r u f e, tim melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
1. a.Asisten Pembangunan dan Perekonomian;
2. b.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan Sekretaris.
(4)Masa kerja tim ad hoc setelah menerima laporan terhadap Dewan Pengawas paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
(5)Bupati setelah menerima laporan dari tim ad hoc, mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sementara/ pemberhentian paling lama 10 (sepuluh) hari kepada yang bersangkutan disertai alasannya atau rehabilitasi apabila tidak terbukti bersalah.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…