Ketentuan Umum, Tujuan, Lapangan Usaha dan Jangka Waktu Berdiri
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau, c Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembernntukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 3 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU Menetapkan dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BAKTI PRAJA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BERAU
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau diubah sebagai berikut 1 Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1 2 3 Daerah adalah Kabupaten Berau Bupati adalah Bupati Berau Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memmpn pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Perusahaan Umum Daerah Bhakti Praja Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut Perumda Bhakti Praja adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham 4 Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Bhakti Praja yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Bhakti Praja dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bhakti Praja yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Bhakti Praja 5 6 7 8 Direksi adalah organ Perumda Bhakti Praja yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Bhakti Praja untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili Perumda Bhakti Praja baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Pegawai adalah Pegawai Perumda Bhakti Praja 2 Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Perusahaan Umum Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Perumda Bhakti Praja 3 Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
BAB IV
Perumda Bhakti Praja bertujuan untuk a melaksanakan dan menunjang kebyakan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan Daerah, dan b menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah Perumda Bhakti Praja bergerak di bidang a kehutanan, pertambangan dan penggalian, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, perhubungan/kepelabuhanan, industri pengolahan, pergudangan, Perumda Bhakti Praja dapat pula menjalankan usaha lamnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut diatas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak ketiga sepanjang tdak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jangka waktu berdirinya Perumda Bhakti Praja selama 25 (dua puluh ma) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan b pertanian tanaman pangan, c perkebunan, d peternakan, e perikanan, f panwisata, g h Len - “ana 5 Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Modal dasar Perumda Bhakti Praja ditetapkan sebesar Rp 50 000 000 000,- (lima puluh milyar rupiah) Modal disetor sebesar Rp 2000000 000,- (dua milyar rupiah) yang dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belana Daerah dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah Perumda Bhakti Praya Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah, | 6 Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memiliki syarat a sehat jasmani dan rohani b memilki keahlan, Intergritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi dalam rangka pengembangan perusahaan, Cc memahami penyelenggaran pemerintahan daerah, memahami manajemen perusahaan, e memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan, pendidikan paling rendah strata satu (S1), g pengalaman Kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang d f manajerial perusahaan yang berbadan hukum dan pernah memimpin tim, h berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat melakukan pendaftaran pertama kali, 1 tidak pernah merjadi anggota Direksi, Badan Pengawas/Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan yang dipimpnnya dinyatakan pailit, J tdak pernah dihukum melakukan tindak pidana karena merugikan keuangan negara, daerah atau perusahaan, k tidak sedang menjalani hukuman pidana 1 tidak menjadi pengurus partai politik, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan atau Calon Anggota Legislatif dan, m berdomisili di daerah Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan perusahaan lain yang berusaha mencari laba
Anggota Direksi menerima penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Bhakti Praja Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palmg banyak terdiri atas a honorarium, b tunjangan, b fasilitas, dan/atau c jasa produksi 10 Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Membuka PDF…