DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Prinsip, Jenis Ikan yang Dilindungi, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hasil kajian empiris menunjukkan semakin drastisnya penurunan kualitas dan kuantitas Ikan Hiu, pari manta, jenis ikan tertentu dan terumbu karang dikarenakan kemampuan reproduksi yang rendah dan perburuan yang semakin meningkat;
c.bahwa meningkatnya intensitas berbagai konflik kepentingan antar nelayan lokal dan nelayan luar yang berdampak terganggunya pembangunan perikanan berkelanjutan serta pengembangan wisata bahari di Kabupaten Berau, m a k a dipandang perlu menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya guna menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Ikan Hiu, Pari Manta, J e n i s Ikan Tertentu Dan Terumbu Karang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN B E R A U dan BUPATI B E R A U MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN IKAN HIU, PARI MANTA, J E N I S IKAN T E R T E N T U DAN T E R U M B U KARANG B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Berau
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Berau
3.Bupati adalah Bupati Berau.
4.Kampung adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
6.Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.
7.Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumber daya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang k h u s u s untuk melakukan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundangan-undangan dan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi ikan H i u , Pari Manta, jenis ikan tertentu dan terumbu karang sehingga tidak terjadi kepunahan akibat penangkapan dan perburuan liar secara tidak bertanggungjawab.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.untuk mempertahankan keanekaragaman jenis ikan dan/atau biota laut;
b.memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem laut;
c.memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan; serta
d.menjaga dan melindungi obyek wisata bawah laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Pasal 4

Perlindungan I k a n Hiu, Pari Manta, J e n i s Ikan Tertentu dan Terumbu Karang di Perairan Laut Berau diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kepastian h u k u m ;
c.akuntabilitas;
d.peranserta masyarakat; dan
e.berkelanjutan. B A B I I PRINSIP

Pasal 5

Perlindungan I k a n Hiu, Pari Manta, J e n i s I k a n Tertentu dan Terumbu Karang di Perairan Laut Berau ini dilaksanakan berdasarkan prinsip :

a.pendekatan kehati-hatian;
b.pertimbangan bukti ilmiah;
c.perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem laut yang dinamis;
d.perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
e.pemanfaatankeanekaragaman hayati yang mendukung pariwisata bahari yang berkelanjutan. B A B I I I J E N I S IKAN YANG DILINDUNGI

Pasal 6

J e n i s Ikan Hiu yang dilindungi meliputi:

a.Whale Shark - Rhincodan typus
b.Gray Reef Shark - Charcharhinus amblythnchos
c.Nurse Shark - Ginglymostoma cirratum - Belize
d.Whitetip Reef Shark - Triaenodon Obesus - Masul, Hawai
e.Hiu Tokek

Pasal 7

J e n i s Ikan Pari Manta yang dilindungi meliputi Reef Manta Ray - Manta Alfredi

Pasal 8

J e n i s Ikan Tertentu yang dilindungi meliputi:

a.Ikan Hias
1. 1.Rock Beauty - Holacanthus tricolor
2. 2.Queen Angelfish - Holacanthus ciliaris
3. 3.Regal Angelfish - Pygoplites diacanthus
4. 4.Emperor Angelfish - Pomacanthus imperator
5. 5.Cherubfish - Centropyge argi
6. 6.Keyhole Angelfish - Centropyge tibicen
7. 7.Lemonpeel Angelfish - Centropyge Flavissima
8. 8.Bicolor Angelfish - Centropyge bicolor
9. 9.Foxface Rabbitfish - Siganus vulpinus
10. 10.Vagabond Bautteflyfish - Chaetodon vagabundus
11. 11.Hawaiian Brisletooth - Ctenochaetus Hawaiiensis
12. 12.Big Longnose Butterflyfish - Forcipiger Longirostris
13. 13.Panda Butterflyfish - Chaetodon adiergastos
14. 14.Mpprish Idol - Zonclus Cornutus
15. 15.Orange-Banded Coralfish - Coradion chrysozonus
16. 16.Dotted Butterflyfish - Chaetodon sameion
17. 17.Eclipse Butterflyfish - Chaetodon bennetti
18. 18.Threadfin Butterflyfish - Chaetodon auriga
19. 19.Neon Damselfish - Pomacentrus coelestis
20. 20.Princess Damselfish - Pomacentrus vaiuli 2 1 . Black-and-Gold Domselfish - Neoglyphidodon nigroris - Dumaquete Philippines
21. 22.Falce Clown Anemonefish - Amphiprion ocellaris
22. 23.Red And Black Anemonefish - Amphiprion melace
23. 24.Spinecheek Anemonefish - Premnas biaculeatus
24. 25.Shy Hamiet - Hypoplectrus guttavarius
25. 26.Orangefin Anemonefish - Amphiprion chrysc
26. 27.Common Lionfish - Pterois volitans
b.Dugong (Ikan Duyung) West Indian Manatee - Trichechus - Belize
c.Ikan Napoleon Humphead Wrasse - Cheilinus undulates
d.Kima Raksasa Giant Giant Clam - Tridacna gigas
e.Ikan Lumba - Lumba
1. 1.Spinner Dolphin - Stenella longirostris
2. 2.Bottlenose Dolphin - Tursiops truncates - Bimini, Bahamas
f.Ikan Paus Paus Sperma
g.Penyu Hijau dan Penyu sisik

Pasal 9

J e n i s Terumbu Karang yang dilindungi meliputi:

a.Acropora cervicurnus
b.Acropora Elegantula
c.Acropora Micropthalma
d.Acropora Millepora
e.Acropora Humilis
f.Acropora Hyacinthus
g.Acropora Grandis
h.Montipora Aquituberculata
i.Sidesratra Sidereal j . Montipora Danae

Pasal 10

(1)Untuk kepentingan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, biota laut yang dilindungi sebagaimana di maksud pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, dapat diperbolehkan untuk ditangkap dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan serta dalam j u m l a h (kuota) dan jenis-jenis ikan yang terbatas.
(2)Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
(3)Ketentuan mengenai prosedur dan tatacara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. B A B IV PERAN S E R T A MASYARAKAT

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…