DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Berau

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penambahan Penyertaan Modal, Pengelolaan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Berupa Sambungan Rumah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945; Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72} tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran Negara T a h u n 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820}; Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 54 T a h u n 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN B E R A U dan 3. 4. BUPATI B E R A U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH D A E R A H PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA S E G A H KABUPATEN B E R A U B E R U P A SAMBUNGAN RUMAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3.Bupati adalah Bupati Berau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sebagai u n s u r Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat A P B D adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan u s a h a milik negara, badan u s a h a milik daerah, atau badan h u k u m lainnya yang dimiliki negara.

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. b.meningkatkan cakupan pelayanan PDAM; dan
3. c.meningkatkan pendapatan asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat. B A B I I PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM T a h u n 2020 sampai dengan T a h u n 2025 berupa sambungan rumah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).
(2)Ketentuan besarnya nilai Penyertaan modal daerah pada setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD.

Pasal 5

Pelaksanaan pengelolaan penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PDAM wajib melaporkan penggunaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada DPRD. B A B IV

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 8 Nopember 2019 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN B E R A U TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH D A E R A H PADA PERUSAHAAN D A E R A H AIR MINUM TIRTA S E G A H KABUPATEN B E R A U B E R U P A SAMBUNGAN RUMAH: 90/18/2019

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…