DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi; 6. Struktur Besarnya Tarif Retribusi; 7. Peninjauan dan Penetapan Tarif Retribusi; 8. Wilayah Pemungutan Retribusi; 9. Tata Cara Pemungutan Retribusi; 10. Tata Cara Penagihan Retribusi; 11. Tata Cara Pembayaran Retribusi; 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 13. Kedaluwarsa Penagihan; 14. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa; 15. Masa Retribusi dan Saat Terutang Retribusi; 16. Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan; 17. Insentif; 18. Sanksi Administratif; 19. Ketentuan Penyidikan; 20. Ketentuan Pidana; 21. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 2 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358),
6.Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.Bupati adalah Bupati Berau. 3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
5.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
6.Pengesahan adalah persetujuaan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
7.Retribusi perizinan tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah indonesia.
9.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 12.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan. sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi. 13.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 15.Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai pendapatan Daerah. 16.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 4

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pemberian pengesahan RPTIKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA untuk: instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan Internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu dilembaga pendidikan. a. b. d. e. £

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi merupakan Pemberi Kerja TKA,
(2)Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diberikan dan jangka waktu RPTKA perpanjangan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan RPTKA.
(2)Biaya penyelenggaraan Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.validasi pembayaran DKPTKA, 5 pembinaan dan pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan, dane. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. £

BAB VI

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Retribusi perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan.
(2)Besarnya tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan dan dibayar dimuka.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.
(4)Perpanjangan Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi sebesar 1 (satu) bulan penuh.

BAB VII

PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.
(3)Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1)Besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
(2)Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD diatur dengan Peraturan Bupati. 6 “Pasal 12
(1)Retribusi dipungut menggunakan SKRD.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…