DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Perencanaan Pembangunan Perkebunan, Penggunaan Lahan Untuk Usaha Perkebunan, Budidaya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, Pengolahan, Pemasaran, dan Harga Hasil Perkebunan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), d. e. 1 3.

4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613),
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421),
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 82). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. Daerah adalah Kabupaten Berau. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. Bupati adalah Bupati Berau. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Dinas Perkebunanan Provinsi adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek teknis budidaya, produksi, ekonomi, sosial budaya dan ekologi. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Perencanaan Pembangunan Perkebunan adalah suatu konsep proses pembangunan perkebunan dalam rangka menyerasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar terselenggaranya perkebunan. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun- temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan. Pelindungan tanaman perkebunan adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budi daya pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tananaman perkebunan. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan. Hasil Ikutan adalah hasil tambahan yang diperoleh di luar hasil pokok dari usaha perkebunan. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan. Izin Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan yang selanjutnya disingkat IPPL adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang akan melakukan kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Izin Penggunaan Alat Berat yang selanjutnya disingkat IPAB adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang menggunakan alat berat untuk melakukan kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan. Surat Tanda Daftar Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada Pekebun yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada Pelaku usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan perkebunan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Brigade adalah satuan pengendalian kebakaran lahan yang dibentuk oleh Dinas terkait dan Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan. Pembukaan Lahan Tanpa Membakar yang selanjutnya disingkat PLTMb adalah pembukaan areal perkebunan dengan cara mekanis dan manual dengan cara membuat rintisan, mengimas, menebang, merencek, membuat pancang kepala atau jalur tanam, serta membersihkan jalur tanaman. Konflik di Bidang Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut dengan Konflik Perkebunan adalah situasi yang tidak kondusif yang terjadi akibat adanya permasalahan baik di bidang sosial, maupun lingkungan hidup antara Perusahaan Perkebunan (skala sedang-besar) dengan masyarakat lokal, maupun Masyarakat Hukum Adat yang berada di sekitar lokasi perkebunan yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidakamanan, dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu jalannya pembangunan daerah. Hak Ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.

Pasal 2

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan atas asas: kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi, berkeadilan, kearifan lokal: dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. a. b. d. e. f h. 1.

Pasal 3

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, 020 hb Mm meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penerimaan Daerah, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing usaha/produk perkebunan, menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri, memelihara kelestarian lingkungan, memelihara keharmonisasian kehidupan dengan masyarakat yang menjaga stabilitas harga komoditas Perkebunan di tingkat petani dengan meningkatkan peran Pemerintah Daerah, asosiasi, dan kelembagaan Pekebun.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pembangunan Perkebunan, meliputi:

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)perencanaan Pembangunan Perkebunan, penggunaan Tanah untuk usaha Perkebunan, pengelolaan Usaha Perkebunan, pengembangan usaha agribisnis Perkebunan, pengelolaan lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial, forum komunikasi Usaha Perkebunan dan penanganan konflik, a. b. d. e. f organisme pengganggu tumbuhan (OPT), peredaran pestisida, pupuk dan kebakaran lahan/Kebun, dan 8 pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IL

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perkebunan yang terukur, realistis, bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel. Perencanaan Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan Pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Pengembangan Perkebunan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan kawasan pengembangan Perkebunan. Perencanaan Pembangunan Perkebunan dilakukan berdasarkan:

a.rencana pembangunan Daerah,
b.rencana tata ruang wilayah,
c.kesesuaian Tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan: daya dukung dan daya tampung lingkungan, kinerja Pembangunan Perkebunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi ekonomi dan sosial budaya, kondisi pasar dan tuntutan globalisasi, dan
i.aspirasi Daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara. Perencanaan Perkebunan mencakup:
a.wilayah, h. d. e. f g h. 6 tanaman Perkebunan, sumber daya manusia, kelembagaan, kawasan Perkebunan, keterkaitan dan keterpaduan hulu hilir, sarana dan prasarana, pembiayaan, penanaman modal, dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4)Penetapan rencana Pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada:
1. a.kebijakan tata ruang Daerah dan memperhatikan kebijakan tata ruang Provinsi,
2. b.keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar,
3. c.kajian Pembangunan Perkebunan berorientasi perekonomian hijau, dan
4. d.kebijakan pemerintahan Daerah lainnya yang terkait dengan pengembangan Perkebunan. b. d. e. f g h. 1

Pasal 7

(1)Perencanaan Perkebunan diwujudkan dalam bentuk Rencana Perkebunan Daerah.
(2)Rencana Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati dan berpedoman kepada Rencana Perkebunan Provinsi.

Pasal 8

Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengembangan Perkebunan berpedoman pada Rencana Perkebunan Nasional, Rencana Perkebunan Provinsi dan Rencana Perkebunan Daerah.

BAB III

PENGGUNAAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Pasal 9

Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberikan hak atas Tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan IUP di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang status Tanah dan wilayah adatnya sudah di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Apabila Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan musyawarah mufakat dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai pola kemitraan pengelolaan Tanah dan imbalannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, dalam hal telah diinformasikan dan disepakati persetujuannya antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan.

Pasal 11

(1)Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:
(2)
(3)
(4)(S)
(6)(S5)
(1)
(2)
(3)
(1)
1. a.paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas Tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 3096 (tiga puluh per seratus) dari luas hak atas Tanah yang diberikan yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan, dan
2. b.paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas Tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas Tanah yang diberikan yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan. Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas Tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penataan perizinan di sektor Perkebunan. Lahan Perkebunan yang tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
3. a.denda,
4. b.penghentian sementara dari kegiatan usaha, dan/atau Cc. pencabutan IUP. Jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…