Peraturan ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 3 “2 - Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berupa laporan memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah ee HO LO 0
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut a Pendapatan Rp2 254 733 927 244,23 b Belarya Rp1 985 413 121 346,92 c Transfer Rp268 405 563 000,00 Surplus Rp915 242 897,31 d Pembiayaan - Penerimaan Rp540 275 735 252,22 - Pengeluaran Rp1 260 000 000,00 Pembiayaan Netto Rp539 015 735 252,22 e Sisa Lebih Rp539 930 978 149,53
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut a Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp115 750 092 496,45 dengan rincian sebagai berikut 1 Anggaran Pendapatan Rp2 138 983 834 747,78 2 Realisasi Pendapatan Rp2 254 733 927 244,23 Selisih Lebih Rp115 750 092 496,45 b Selsih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp(423 181 315 653,50) dengan rincian sebagai berikut 1 Anggaran Belarya Rp2 677 000 000 000,42 2 Realisasi Belanja Rp2 253 818 684 346,92 Selisih Kurang Rp(423 181 315 653,50) c Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp(544 132 000,00) dengan rincian sebagai berikut 1 Anggaran Transfer Rp268 949 695 000,00 2 Realisasi Transfer Rp268 405 563 000,00 Selisih Kurang Rp(544 132 000,00) d Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah Rp538 931 408 149,95 dengan rincian sebagai berikut 1 Anggaran Defisit Rp(538 016 165 252,64) 2 Realisasi Rp915 242 897,31 3 Selisih Lebih Rp538 931 408 149,95 e Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp9 569 999,58 dengan rincian sebagai berikut 1 Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp540 266 165 252 64 2 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp540 275 735 252 22 Selisih Lebih Rp9 569 999,58 f Selhsih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp(990 000 000,00)dengan rincian sebagai berikut 1 Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp2 250 000 000,00 2 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp1 260 000 000,00 Selisih Kurang Rp/990 000 000,00) g Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp999 569 999,58 dengan rincian sebagai berikut 1 Anggaran Pembiayaan Netto Rp538 016 165 252,64 2 Realisasi Pembiayaan Netto Rp539 015 735 252,22 Selisih Lebih Rp999 569 999,58
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 terdiri atas a Saldo Anggaran Lebih Awal Rp540 266 165 252,22 b Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp540 275 735 252,22 Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total Rp9 750 000,00 c Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Rp539 930 978 149,53 Sub Total Rp539 921 408 149,53 d Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp9 750 000,00 e Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp539 930 978 149,53
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dengan tahun yang berakhir sampa dengan 31 Desember 2021 terdiri atas a Pendapatan-LO Rp2 211 606 736 109,34 b Beban Rp2 040 436 565 530,84 1 4 c Surplus-LO Operasional Rp171 170 170 578,50 d Defisit-LO dari Pos Luar Biasa Rp/1 317 387 509,00) e Surplus-LO Rp169 852 783 069,50
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2021 terdiri atas.1 a Ekuitas Awal Rp9 014 179 524 009,14 b Surplus-LO Rp169 852 783 069,50 c Dampak Komulatif/Perubahan Kebyakan/Kesalahan mendasar - Koreksi Ekuitas Rp(291 337 219 779,97) d Ekuitas Akhir Rp8 892 695 087 298,67
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2021 terdiri atas a Jumlah Aset Rp3 898 911 555 277,56 b Jumlah Kewajiban Rp6 216 467 978,89 c Jumlah Ekuitas Rp8 892 695 087 298,67
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri atas a Saldo Kas Awal di BUD per 1 Januari 2021 Rp540 210 010 767,22 b Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp659 481 604 254,81 c Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp/(659 826 361 357,50) d Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan Rp0,00 e Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp78 216 489,00 f Kas di Kas Daerah Rp433 064 788 352,22 g Kas di Bendahara Pengeluaran Rp340 000,00 h Kas di Bendaraha Penerimaan Rp194,124,000 00 1 Kas di BLUD Rp93 811 903 722,65 J Kas di Bendahara FKTP-JKN Rp2 604 653 619,44 k Kas di Bendahara BOS Rp10 255 168 428,27 1 Kas di Bendahara Covid 19 Rp26,95 m Saldo Kas Akhir per 31 desember 2021 Rp539 930 978 149,53
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kuahtatif atas akun laporan keuangan
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas a Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas, 1 Lampran!1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, Lampiran I 2 Lampiran 1 3 Lampiran 1 4 Lampiran 1 5 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX Lampiran XX Lampiran XX 1 Lampiran XX 2 Lampiran XXI 1 Lampiran XXI 2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organiasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan, Daftar Jumlah PNS berdasarkan Eselon dan Non Eselon, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Daftar Rekapitulasi Prutang Daerah, Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Daftar Rekapitulass Dana Penyisihan Dana Bergulir Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, Daftar Rekapitulasi Aset Tetap, Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan, Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban Jangka Panjang, Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampa: akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, dan Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah, dan Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 2 3 4 Bergulir dan
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati 5 b c d ec £ g h 1 J k 1 m n p Ke Tr s t 1 2 v
Membuka PDF…