DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Berau. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang, Sekretariat PPNS, Hak dan Kewajiban, engangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian, Sumpah/ Janji dan Pelantikan, Kartu Tanda Pengenal, Pelaksanaan Operasional PPNS, Kode Etik PPNS, Tata Kerja, Penegakan Kode Etik PPNS, Pengaduan, Sanksi, Pelaksanaan Penyidikan, Pembinaan dan Pengawasan, Pakaian dan Atribut, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Berau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; SALINAN SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BERAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
4.Bupati adalah Bupati Berau.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
6.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau merupakan Perangkat Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
7.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan Daerah.
10.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
(2)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat surat perintah dari Sekretaris Daerah atau pelaksana tugas harian atau atasan langsung PPNS, serta dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

PPNS mempunyai wewenang :

a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
d.melakukan penyitaan benda atau surat ;
e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang.

Pasal 6

Pembentukan sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)PPNS dalam melakukan tugas penyidikan diberikan uang insentif.
(2)Mekanisme dan besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

PPNS mempunyai kewajiban :

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah ;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Koordinator Pengawasan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama ;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal : 1) pemeriksaan tersangka ; 2) pemasukan rumah atau tempat tertutup lainnya ; 3) penyitaan barang/benda ; 4) pemeriksaan saksi ; dan 5) pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1)PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) ;
2. b.pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara ;
3. c.bertugas di bidang teknis operasional penegak hukum ;
4. d.telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan ;
5. e.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) Tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ; dan
6. f.sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 10

(1)Usul Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus melampirkan :
1. a.foto copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;
2. b.Surat Keterangan Wilayah Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;
3. c.foto copy Ijazah terakhir yang dilegalisir ;
4. d.foto copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir ;
5. e.foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) Tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
6. f.foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir ;
7. g.surat keterangan dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
(2)Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…