DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 178

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Wewenang dan Tanggungjawab; 3. Perencanaan; 4. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan; 5. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kearsipan; 6. Sarana dan Prasarana; 7. Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan; 8. Tenaga Perpustakaan dan Kearsipan; 9. Pembudayaan Kegemaran Membaca; 10. Kelembagaan; 11. Kerjasama dan Kemitraan; 12. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 13. Peran Serta Dunia Usaha; 14. Pendanaan Perpustakaan dan Kearsipan; 15. Penghargaan; 16. Keadaan Darurat; 17. Pembinaan dan Pengawasan; 18. Pelaporan Perpustakaan dan Kearsipan; 19. Sanksi Administratif; 20. Ketentuan Peralihan; 21. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah, Arsip merupakan bagian pertanggungjawaban daerah yang dikelola, dipelihara, diamankan, dan dilestarikan;
c.bahwa wewenang dan tanggung jawab pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta penyelenggaraaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pengawasan kearsipan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 T a h u n 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah perlu 0 menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan;
e.bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, h u r u f b, huruf c , h u r u f d dan huruf e ,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 Tentang Pembentukan Daerah T k II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama 9 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN B E R A U dan BUPATI B E R A U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

9 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3.Bupati adalah Bupati Berau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
5.Lembaga Lainnya adalah Instasi Vertikal, BUMN, BUMD, Swasta, Organisasi dan /atau perorangan yang menjalankan kegiatan atau usaha di Kabupaten Berau;
6.Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau.
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
9.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
10.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau.
12.Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
13.Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan h u k u m baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
14.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
15.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
16.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
17.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
18.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi dalam bentuk analog maupun digital.
19.Pelestarian B a h a n Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup u s a h a melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan (karya tulis, karya cetak dan karya rekam) tenaga, teknik dan metode untuk melestarikan informasi dan bentuk fisik suatu bahan perpustakaan dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
20.Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, j u r n a l , majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. 2 1 . Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, cakram optik, media penyimpanan elektronik, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
22.Pengembangan Koleksi adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar koleksi perpustakaan tetap mutakhir dan sesuai kebutuhan pemustaka.
23.Tenaga Perpustakaan adalah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
24.Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
25.Perpustakaan K h u s u s adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan / atau organisasi lain.
26.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
27.Arsip dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu
28.Arsip Dinamis Aktif adalah Arsip Dinamis yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi.
29.Arsip Dinamis Inaktif adalah Arsip Dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.
30.Arsip statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan 3 1 . Kearsipan Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip
32.Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan j u m l a h Arsip dengan cara pemindahan Arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip statis kepada lembaga kearsipan.
33.Daftar Pertelaan Arsip adalah suatu daftar yang berisikan jenis Arsip yang digunakan sebagai sarana Penyusutan Arsip.
34.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan dimaksudkan untuk:

a.menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan; dan
b.menjamin tertibnya penyelenggaraan layanan Perpustakaan dan Kearsipan dilingkungan instansi dan/atau Lembaga Lainnya di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan bertujuan untuk:

a.menyediakan pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan secara cepat dan tepat kepada masyarakat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik Daerah;
c.melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat;
d.menciptakan sistem Kearsipan Daerah sebagai bagian dari sistem administrasi secara nasional;
e.menjadikan Arsip sebagai sumber informasi dan tulang punggung dalam manajemen pemerintahan;
f.menjamin keselamatan dan pemeliharaan bukti pertanggungjawaban dan pewarisan nilai budaya Daerah sebagai bagian bahan pertanggung jawaban nasional;
g.menjadikan Arsip sebagai karya rekam dan j a t i diri Daerah;
h.mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sebagai sumber informasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan;
i.menyelenggarakan kearsipan pada Instansi dengan memanfaatkan tenaga fungsional Arsiparis sebagai pengelola Arsip; dan j . memberikan pelayanan kepada pengguna Perpustakaan dan Kearsipan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:
1. a.pembelajaran sepanjang hayat;
2. b.demokrasi;
3. c.keadilan;
4. d.keprofesionalan;
5. e.keterbukaan;
6. f.keterukuran;dan
7. g.kemitraan.
(2)Penyelenggaraan Kearsipan berdasarkan asas:
1. a.kepastian h u k u m ;
2. b.keautentikan dan keterpercayaan;
3. c.keutuhan;
4. d.asal u s u l ;
5. e.aturan asli;
6. f.keamanan dan keselamatan;
7. g.keprofesionalan;
8. h.keresponsifan;
9. i.keantisipatifan; j . kepartisipatifan;
10. k.akuntabilitas;
  1. 1.kemanfataan;
11. m.aksesibilitas; dan
12. n.kepentingan u m u m

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan, meliputi:

a.wewenang dan tanggung jawab;
b.perencanaan;
c.penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
d.penyelenggaraan dan pengelolaan Kearsipan;
e.sarana dan prasarana;
f.pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan; g- tenaga perpustakaan dan kearsipan;
h.pembudayaan kegemaran membaca;
i.kelembagaan; j . kerjasama dan kemitraan;
k.hak dan kewajiban masyarakat;
1. 1.peran serta dunia usaha;
m.pendanaan perpustakaan dan kearsipan;
n.penghargaan;
o.keadaan darurat;
a.pembinaan dan pengawasan
b.pelaporan perpustakaan dan kearsipan;
c.sanksi administratif;
d.ketentuan peralihan;dan
e.ketentuan penutup. B A B I I WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan, Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan, yang meliputi :
1. 1.pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota;
2. 2.pembudayaan gemar membaca di tingkat Daerah kabupaten/kota;
3. 3.pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota; dan
4. 4.pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
b.menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Kearsipan, yang meliputi :
1. 1.pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota.
2. 2.pengelolaan Arsip Statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota,organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota,pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. 3.pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui J I K N pada tingkat kabupaten / kota.
4. 4.pemusnahan arsip dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh)tahun.
5. 5.pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten / kota.
6. 6.penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa atau Kelurahan.
7. 7.melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.
8. 8.melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
9. 9.penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan dan Kearsipan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan dan Kearsipan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan di Daerah;
f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan di Daerah.
(2)Rencana pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Dinas.

Pasal 9

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenisnya meliputi:

a.Perpustakaan umum;
b.Perpustakaan sekolah/madrasah;
c.Perpustakaan perguruan tinggi; dan
d.Perpustakaan k h u s u s

Pasal 10

(1)Perpustakaan u m u m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, kampung/kelurahan, dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(3)Perpustakaan u m u m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat, dan pengembangan sistem pelayanan perpustakaan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi hanya ditekankan untuk Pemerintah Daerah, kecamatan, kampung/kelurahan.
(4)Perpustakaan umum harus memiliki j u m l a h koleksi bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dalam standar nasional perpustakaan.
(5)Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
(6)Setiap OPD dan Lembaga Lainnya wajib menyediakan Perpustakaan k h u s u s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
(7)Perpustakaan k h u s u s berfungsi sebagai Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit internal dan Perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan OPD dan Lembaga Lainnya.
(8)Perpustakaan K h u s u s sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemustaka di lingkungan OPD/Lembaga Lainnya dan secara terbatas bagi pemustaka di luar lingkungannya.
(9)Perpustakaan k h u s u s mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
(10)Penyelenggaraan Perpustakaan k h u s u s menjadi tanggungjawab masing- masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan dan wajib memiliki tenaga fungsional Pustakawan.

Isi peraturan

Teks178PDFHirarki

Memuat teks peraturan…