DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Berau

regulasi_utama

Ringkasan

Penetapan Perubahan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah wajib berpedoman pada perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. b. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820,

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
5.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penetapan perubahan RPJMD bertujuan untuk:

a.memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan Daerah jangka menengah,
b.mewujudkan perencanaan pembagunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, serta dengan provinsi yang berbatasan,
c.sebagai pedoman dalam:
1. 1.penyusunan perubahan Renstra PD,
2. 2.penyusunan perubahan RKPD, dan
3. 3.penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah.
4. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Perubahan RPJMD disusun dengan sistematika terdiri atas:
(2)Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB V 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IX : PENUTUP

Pasal 6

(1)Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perubahan RPJMD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Renstra PD wajib berpedoman pada perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Februari 2020 BERAU, MUHARRAM Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 7 Pebruari 2020 ALA SEKRETARIS DAERAH &. KABUPA IARIAT DAERAH GAZALI LEMBARA9W DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 - 2021:(8/4/2020). LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 -— 2021 BABI PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tantangan yang dihadapi, rencana pembangunan dijabarkan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan oleh pemerintah pusat dan daerah yang masing-masing diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan telah dilantiknya H. Muharram S.Pd, M.M dan H. Agus Tantomo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Berau masa bakti periode 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016 maka kepala daerah berkewajiban untuk menyusun RPJMD sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. 5u 5 Sejak ditetapkan pada Tanggal 15 Agustus 2016, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 dan 2017. RPJMD juga telah memasuki perencanaan tahun ke-tiga (RKPD 2018) yang dilaksanakan melalui APBD tahun 2018 untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis BAB I Pendahuluan 1-1 fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Atas RPJMD ini: | . Penjabaran lebih lanjut Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda): . Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Bupati, . Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap penjabaran Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 ke dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah: . RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta 3. 4 5. 6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…