DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengisian Jabatan Perangkat Kampung, Pengangkatan Perangkat Kampung, Bakal Calon, Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Perangkat Kampung, Unsur Staf Perangkat Kampung, Peningkatan Kapasitas Perangkat Kampung, dan Penataan Perangkat Kampung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah dan menanggulangi penguasaan tanah secara tidak sah oleh masyarakat dan untuk mendorong masyarakat mendaftarkan tanahnya secara s a h diperlukan pengaturan agar tertib administrasi penguasaan tanah dapat terwujud;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi penguasaan tanah diperlukan suatu landasan h u k u m melalui penerbitan surat keterangan penguasaan tanah oleh pejabat yang berwenang di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, h u r u f b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Negara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk I I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4.Undang Undang Nomor 5 T a h u n 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
5.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 56 T a h u n 1960 tentang Penetapan L u a s Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 224 T a h u n 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322)
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negera Republik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 605)
8.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 T a h u n 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 3 6 . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN B E R A U dan BUPATI B E R A U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH NEGARA B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3.Bupati adalah Bupati Berau.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Berau
5.Camat adalah Aparatur pemerintah yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai u r u s a n otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas u m u m pemerintah
6.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7.Lurah adalah Aparatur pemerintah yang bertugas memimpin dan mengkoordinir penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada camat.
8.Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung sebagaimana u n s u r penyelenggaraan pemerintah kampung.
9.Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah
10.Administrasi Penguasaan Tanah adalah tindakan untuk mencatat penguasaan tanah dan membuat peta situasi bidang tanah oleh aparatur kecamatan, kampung/kelurahan,
11.Pemohon disebut juga subyek adalah perorangan atau badan hukum.
12.Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang selanjutnya disingkat S K P T adalah surat yang menerangkan penggunaan dan pemakaian tanah Negara oleh seseorang atau badan h u k u m yang diterbitkan oleh camat berdasarkan risalah/surat pengantar dari Kepala Kampung/Lurah setempat.
13.Saksi Batas adalah saksi yang menguasai atau memiliki sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan SKPT.
14.Tanah Negara bebas adalah tanah yang belum ditetapkan peruntukannya dan belum didaftarkan hak atas tanahnya.
15.Tanah absentee atau guntai adalah tanah yang penggarap atau pemiliknya bertempat tinggal diluar wilayah kecamatan letak tanah garapannya atau miliknya.
16.Gambar situasi adalah gambar bidang tanah dengan skala tertentu.
17.Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 T a h u n 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, selanjutya disebut UUPA.

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Negara dimaksudkan untuk:

a.menertibkan penguasaan tanah secara tidak sah oleh masyarakat; dan
b.mencegah dan mengurangi terjadinya sengketa akibat penguasaan tanah yang tumpang tindih dan tidak adanya alas hak yang sah dalam penguasaannya.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Pengusaan Tanah Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penguasaan tanah.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Administrasi Pengusaan Tanah Negara meliputi:

a.penguasaan Tanah Negara;
b.subjek dan objek
c.kewenangan penerbitan SKPT;
d.tata cara permohonan penerbitan SKPT;
e.masa berlaku SKPT;
f.larangan penerbitan SKPT;
g.hak dan kewajiban;
h.pembatalan SKPT; dan
i.pengawasan dan pembinaan. B A B I I PENGUASAAN TANAH NEGARA

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan h u k u m yang menguasai atau memanfaatkan Tanah Negara wajib memiliki SKPT.
(2)S K P T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh C a m a t . B A B III S U B J E K DAN O B J E K

Pasal 6

Subyek dalam penerbitan S K P T adalah orang/badan h u k u m yang akan/telah menguasai dan memanfaatkan T a n a h Negara.

Pasal 7

(1)Objek penerbitan S K P T adalah Tanah Negara yang dimohonkan untuk dikuasai/dimanfaatkan yang meliputi:
1. a.Tanah terpelihara dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
2. b.Tanah yang letaknya diketahui oleh saksi batas tanah;
3. c.Tanah yang telah dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemohon secara terus menerus paling singkat selama 2 (dua) tahun;
4. d.Tanah yang telah terpasang patok batas; dan
5. e.Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan luasnya tidak lebih dari 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi).
(2)Tanah yang tidak dapat dijadikan objek penerbitan S K P T meliputi:
1. a.tanah absente atau guntai yang melebihi batasan maksimal penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan;
2. b.tanah yang tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. c.berada di dalam kawasan hutan, mangrove dan/atau kawasan lindung;
4. d.berada di atas tanah yang telah diterbitkan hak atas tanah;
5. e.berada di atas tanah yang telah dikuasai pemerintah; dan
6. f.berada di atas sepadan sungai dan/atau berada di ruang milik j a l a n .
7. g.tanah yang rencana penggunaan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Berau B A B IV KEWENANGAN

Pasal 8

(1)Kewenangan penerbitan S K P T diserahkan kepada Camat dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya.
(2)Kepala Kampung/Lurah tidak berwenang u n t u k menerbitkan SKPT. B A B V TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN S K P T

Pasal 9

(1)Permohonan penerbitan S K P T diajukan secara tertulis kepada Camat melalui Kepala Kampung/Lurah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
2. b.surat pernyataan riwayat penguasaan fisik bidang tanah;
3. c.surat pernyataan tidak dalam sengketa;
4. d.sketsa tanah/gambar situasi tanah;
5. e.surat keterangan Ketua RT; dan
6. f.dokumen lain yang diperlukan
(2)Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung/Lurah melakukan penelitian /pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Pemohon.
(3)Dalam h a l dokumen dinyatakan lengkap, permohonan diregistrasi dan Kepala Kampung/Lurah menugaskan perangkat kampung/kelurahan untuk melakukan peninjauan lapangan dan/atau pengukuran berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Pemohon dengan disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan objek yang dimohonkan.
(4)Dalam h a l dokumen dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu 5. hari kerja.
(5)Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:
1. a.sebelum dilaksanakan pengukuran tanah, pemohon wajib memasang patok tanda batas setiap sudut batas tanah;
2. b.kepala Kampung/Lurah mengundang pemohon dan para saksi batas penguasaan tanah;
3. c.pengukuran tanah dihadiri oleh pemohon, saksi batas tanah serta dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk/ teknis pengukuran dan pemetaan; dan
4. d.informasi peta situasi bidang tanah S K P T menggunakan skala 1 : 500 (satu banding lima ratus) untuk non pertanian dan 1 : 1.000 (satu banding seribu), 1 : 2.500 (satu banding d u a ribu lima ratus), dan 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) u n t u k tanah pertanian.
(6)Hasil peninjauan lapangan dan/atau pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan dan pengukuran tanah.
(7)Hasil peninjauan lapangan dan/atau pengukuran dibuat dalam bentuk gambar kasar/sketsa tanah yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan peninjauan dan/atau pengukuran untuk dilaporkan kepada Kepala Kampung/Lurah.
(8)Berdasarkan laporan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kampung/Lurah membuat pengumuman atas permohonan S K P T terhadap bidang tanah dengan melampirkan gambar kasar/sketsa tanah.
(9)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditempel pada papan pengumuman yang ada di Kampung/Kelurahan setempat dan di lokasi tanah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk mendapatkan tanggapan / keberatan dari masyarakat.
(10)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak terdapat pihak yang keberatan maka Kepala Kampung/Kelurahan membuat surat pengantar kepada Camat untuk menerbitkan SKPT.

Pasal 10

(1)Dalam hal terdapat keberatan dari masyarakat terhadap gambar kasar/sketsa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), Kepala Kampung/Lurah mengundang pemohon dan pihak yang berkeberatan untuk bermusyawarah dan membuat pencatatan proses penanganan keberatan.
(2)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, permasalahan diajukan kepada Camat untuk dilakukan mediasi.
(3)Dalam hal setelah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menemukan j a l a n keluar, maka kepada para pihak dipersilahkan untuk menempuh upaya h u k u m melalui pengadilan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…