DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kebijakan Pengelolaan, Sasaran Pengelolaan, Penataan, Luas dan Penetapan Kawasan, Perencanaan, Pemanfaatan Kawasan, Kelembagaan, Perizinan Pemanfaatan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sistem Informasi, Konsultasi dan Koordinasi, Kerjasama dan Kemitraan, Peran Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah dan Dunia Usaha, Monitoring dan Evaluasi, Insentif, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Areal Penggunaan Lain, a. b. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), 3.

4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN: Menetapkan 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI AREAL PENGGUNAAN LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Berau. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Berau. Bupati adalah Bupati Berau.3. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara mahluk hidup dan lingkungannya. 4. Mangrove adalah tumbuhan yang hidup di tanah lumpur dan berpasir pada daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. 5. Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 6. Kawasan adalah bagian dari wilayah yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. 7. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang diambil manfaatnya untuk kebutuhan manusia. 9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah wilayah yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan. KawasanEkosistem Mangrove adalah hutan mangrove yang berada di Areal Penggunaan Lain di Kabupaten Berau. Pengelolaan EkosistemMangrove adalah upaya untuk memperoleh manfaat hutan mangrove yang sebesar-besarnya dan lestari untuk kemakmuran rakyat, meliputi kegiatan perlindungan, pemanfaatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan masyarakat Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL adalah Kawasan Mangrove yang berada di luar kawasan budidaya kehutanan. Rehabilitasi adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak supaya dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai lahan produksi, media pengatur tata air, ataupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Kampung adalah wilayah administrasi setingkat Desa di wilayah Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL diselenggarakan berasaskan: ba PP Op

(1)
(2)Transparansi Partisipatif Kemitraan Akuntabilitas Efisien Efektif Berkeadilan Berkelanjutan

Pasal 3

Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL dimaksudkan untuk memberikan arahan dan informasi bagi para pihak terkait dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL bertujuan untuk:

a.meningkatkan manfaat dan menjamin keberadaan serta keberlanjutan fungsi Ekosistem Mangrove bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Daerah,
b.meningkatkan kapasitas para pihak dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang sesuai dengan daya dukung Kawasan dan didasarkan pada data ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, dan
c.memperkuat partisipasi masyarakat lokal sekitar Kawasan dalam perencanaan dan implementasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Pasal 4

Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL berfungsi:

a.mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologi Ekosistem Mangrove yang meliputi: b.
1. 1.mempertahankan dan meningkatkan nilai keanekaragaman hayati kawasan,
2. 2.mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan terdiri atas: a) pengurangan risiko bencana, b) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, c) pencegah intrusi air laut, d) pelindung garis pantai, e) tempat mencari makan, f) pemijahan, pengasuhan, dan pembesaran biota, g) pengurai limbah organic, dan h) sumber Plasma Nutfah dan genetik,
3. 3.mempertahankan dan meningkatkan penyimpanan cadangan karbon. meningkatkan fungsi sosial ekonomi Ekosistem Mangrove untuk peningkatan pendapatan bagi masyarakat dan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL meliputi:

a.arah kebijakan pengelolaan,
b.sasaran pengelolaan, Cc. penataan dan penetapan kawasan,
d.perencanaan,
e.Pemanfaatan Kawasan,
f.kelembagaan,
g.perizinan pemanfaatan,
h.pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
i.sistem Informasi: J- konsultasi dan koordinasi,
k.kerjasama dan kemitraan, Il. peran masyarakat, lembaga non pemerintah dan dunia usaha,
m.monitoring dan evaluasi,
n.insentif: dan Oo. pembiayaan.

BAB III

KEBIJAKAN PENGELOLAAN

Pasal 6

Arah kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL ditetapkan sebagai berikut:

a.pengendalian pemanfaatan dan konversi Ekosistem Mangrove dengan prinsip b. kelestarian, peningkatan fungsi Ekosistem Mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir serta peningkatan produk yang dihasilkan sebagai sumber pendapatan bagi Daerah dan masyarakat, Pengelolaan Ekosistem Mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban Pengelolaan Ekosistem Mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi lokal, koordinasi dan kerjasama antar instansi dan para pihak terkait secara vertikal dan horizontal untuk menjamin terlaksananya Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Pengelolaan Ekosistem Mangrove ramah lingkungan berbasis masyarakat dengan memperhatikan nilai ekologi, ekonomi, dan sosial budaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, pengembangan riset, iptek dan sistem informasi yang diperlukan untuk memperkuat Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang berkelanjutan, dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove melalui pola kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga non pemerintah dan masyarakat internasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitmen lingkungan global. d. e. f£ h.

BAB IV

SASARAN PENGELOLAAN

Pasal 7

Sasaran Pengelolaan Ekosistem Mangrove di APL dilakukan secara terpadu meliputi: a. b. tercapainya peningkatan kesadaran dan peran para pihak terkait dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang berkelanjutan di Daerah, tersedianya data dan informasi kondisi Ekosistem Mangrove di Daerahyang handal, dapat dipercaya dan disepakati para pihak, tercapainya peningkatan kapasitas para pihak dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Daerah, terlaksananya pola Pengelolaan Ekosistem Mangrove ramah lingkungan berbasis masyarakatdan memberikan manfaat peningkatan pendapatan masyarakat pesisir di Daerah: terlaksananya koordinasi dan integrasi program para pihak terkaitdalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Daerah, terlaksanannya mekanisme kerjasama yang sinergis antar para pihak dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Daerah, terlaksananya pemanfaatan Ekosistem Mangrove yang berkelanjutan pada wilayah APL dengan menggunakan iptek dan kearifan lokal, tercapainya peningkatan fungsi dan manfaat Ekosistem Mangrove bagi sistem penyangga kehidupan di Daerah, dan d. e. f£ 8 h. tercapainya pengurangan laju degradasi Ekosistem Mangrove dan meningkatnya kualitas Ekosistem Mangrove diDaerah. 1.

Pasal 8

Jenis vegetasi Mangrove yang menjadi sasaran dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove meliputi:

a.Api-api (Avicennia sp), Bakau (Rhizophora sp): Tanjang/Lindur (Bruguiera sp), Perepat/Parangat/Pidada/Bogem (Sonneratia sp), Nyirih (Xylocarpus sp), b. d. e.

(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(1)
(2)Dungun/Bayur Laut /(Heritiera sp), Terutum (Lumnitzera sp), Nipah (Nypa fruticans), Tangar/Palun/Bido-Bido (Ceriops sp), Buta-Buta/Kayu Wuta/Sembuta/Kalapinrang (Execoecaria agallochaj, Beras-Beras/ Pisang-Pisang Laut (Kandelia candel), Sentigi/Centigi/ Mentigi (Phempis achidula), £ F3 h. . k. 1 . Telantang (Camptostemon philippinense),m. Mangrove lain yang ada di berau.n.

BAB V

PENATAAN, LUAS DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 9

Penataan Ekosistem Mangrove dimaksudkan untuk menata peruntukan Kawasan Ekosistem Mangrove di APL. Peruntukan Kawasan Ekosistem Mangrove di APL ditetapkan sebagai berikut:

a.Kawasan Inti,
b.Kawasan Budidaya, Dan Cc. Kawasan Pemanfaatan Umum. Setiap peruntukan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Kawasan penyangga paling sedikit sepanjang 100 m (seratus meter) dari titik batas terluar peruntukan masing-masing Kawasan. Penataan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat dan pemerintah Kampung. Penataan peruntukan Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui tahap verifikasi para pemangku kepentingan di tingkat Kampung, kecamatan dan Daerah.

(5)Apabila dalam penataan peruntukan kawasan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat izin konsesi yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten sebelumnya dan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan harus dikeluarkan dari peruntukan kawasan dimaksud. Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 10

Luas wilayah hutan mangrove pada wilayah Areal Penggunaan lain adalah Sekitar 31.287,283 Ha seperti peta terlampir Luas peruntukan masing-masing kawasan yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a.Kawasan inti minimal 15 Yo dari luas wilayah APL atau sekitar 4.693,02 Ha,
b.Kawasan Budidaya sekitar 35 Yo dari luas wilayah APL atau sekitar 10.950,55 Ha, dan
c.Kawasan Pemanfaatan Umum maksimal 50 Yo dari luas wilayah APL atau sekitar 15.643,64 Ha.

(3)Luas wilayah hutan mangrove pada wilayah Areal Penggunaan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan.
(4)Luas masing-masing kawasan yang dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan hasil verifikasi di lapangan.
(5)Perubahan yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta Peta detail lokasi untuk masing-masing kawasan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(l) Penetapan peruntukan Kawasan Ekosistem Mangrove di APL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)Penetapan peruntukan Kawasan Ekosistem Mangrove yang merupakan bagian dari Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah KKP3K-KDPS dan/atau DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur atas rekomendasi Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…