DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi PBG; 3. Golongan Retribusi PBG; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Pemungutan; 9. Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi PBG serta Sanksi; 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 11. Kedaluwarsa Penagihan; 12. Pemeriksaan; 13. Insentif Pemungutan; 14. Ketentuan Penyidikan; 15. Sanksi; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 a. b. d. 2 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 4. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU Menetapkan dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.Bupati adalah Bupati Berau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 3 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut Retribusi tertentu. Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintan Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dimanfaatkan. Bangunan Gedung adalah wujuf fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya, maupun kegiatan khusus. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti has atas status kepemilikan Bangunan Gedung. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. - 7. 8. 19. 20. 21. 22. 23.

(1)
(2)
(4)(S) 4 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan Retribusi Daerah. Insentif Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI PBG

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung. Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF. Penerbitan PBG San SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan layanan dan konsultasi pemenuhan Standar Teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

a.pembangunan baru,
b.Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF,
c.PBG perubahan untuk: perubahan fungsi Bangunan Gedung: perubahan lapis Bangunan Gedung, perubahan luas Bangunan Gedung, perubahan tampak Bangunan Gedung, perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempunyai aspek keselamatan dan/atau kesehatan:

(3)perkuat Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat:

7.perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya, atau
8.perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. NA WN 6. 5

(6)Tidak termasuk objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 3

(1)Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
(2)Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut wajib retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI PBG

Pasal 4

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

(1)Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingka penggunaan Jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
(2)Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung, atau
2. b.harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.Bangunan Gedung, dan
2. b.Prasarana Bangunan Gedung. (S5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
3. a.luas total lantai:
4. b.indeks terintegrasi, dan
5. c.indeks Bangunan Gedung terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari :
1. a.volume:
2. b.indeks prasarana Bangunan Gedung, dan
3. c.indeks Bangunan Gedung terbangun.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 6

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. AaF 6
(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik Bangunan Gedung, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis dan layanan konsultasi untuk:
1. a.Bangunan Gedung, dan
2. b.prasarana Bangunan Gedung.
(2)Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan rumus: Lit x (Ilo x SHST) x It x Ibg LLt : Luas Total Lantai Ho : Indeks Lokalitas SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi It : Indeks Terintegrasi Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
(3)Prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan rumus: V x1x Ibg x HSpbg V : Volume I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun HSpbg : harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
(4)Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus: fx? (bp x Ip) x Fm If : Indeks Fungsi Bp : Bobot Parameter Ip : Indeks Parameter Fm : Faktor Kepemilikan
(5)Rincian perhitungan Retribusi PBG, standar harga satuan tertinggi dan tariff Retribusi prasarana bangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6)Tarif sebagaimana dimaksud ayat (5) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(7)Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(38)Ketentuan mengenai penetapan tarif Retribusi PBG diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah. F 7

BAB VIII

PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1)Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD.
(2)Dalam hal Wajib Retribusi PBG tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2”o (dua persen) setiap bulan dari Retribusi PBG yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi PBG diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pembayaran Retribusi PBG yang terutang harus dibayar sekaligus.
(2)Pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Pembayaran Retribusi PBG yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(1)Penagihan Retribusi PBG yang terutang harus dibayar sekaligus.
(2)Pembayaran Retribus PBG terutang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
(3)Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (4 Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
(5)Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 3 8
(4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi PBG dan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…