DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Asas, Tujuan, dan Prinsip, Kawasan Tanpa Rokok , Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok dengan

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok ;

c.bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; SALINAN SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
4. 5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) ;
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276) ;
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 13) ;
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten BerauTahun 2014 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
4.Bupati adalah Bupati Berau.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
7.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
9.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
12.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
13.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
14.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
16.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tutup dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
17.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapatdi manfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
18.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas Peraturan Daerah ini untuk melindungi hak asasi manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

a.Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok ;
b.Membudayakan hidup sehat ;
c.Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip Peraturan Daerah ini adalah :

a.Tidak ada ruang merokok ditempat umum/ tempat kerja tertutup ;
b.Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang lain merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1)Kawasan Tanpa Rokok meliputi :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan ;
2. b.tempat proses belajar mengajar ;
3. c.tempat anak bermain ;
4. d.tempat ibadah ;
5. e.angkutan umum ;
6. f.tempat kerja.
7. g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(2)Kejelasan tempat Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pengelola/pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyediakan tempat khusus merokok.
(2)Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas.
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar, dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk :

a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya ;
b.melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya ;
c.tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya ; dan
d.memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR ;
2. b.ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat ;
  1. 1.mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ; dan
  2. 2.melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 8 kepada pimpinan /penanggungjawab KTR.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Dinas Kesehatan dan Instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.sosialisasi dan koordinasi ;
2. b.pemberian pedoman ;
3. c.konsultasi ; dan
4. d.monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…