DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BABU RUANG LINGKUP; BAB III ORGANISASI TJSLP; BAB IV PROGRAM TJSLP; BAB V PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI; BAB VI PENGHARGAAN; BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat, diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah;
c.bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian h u k u m bagi semua pihak yang telibat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusaahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, h u r u f b, dan h u r u f c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN B E R A U dan BUPATI B E R A U MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG J A W A B SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Berau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
5.Tanggung J a w a b Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat T J S L P adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya selainZdiluar kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.
6.Perusahaan adalah Seluruh Perusahaan yang beroperasi didalam wilayah Kabupaten Berau baik perusahaan pertambangan, perusahaan perkebunan dan Z atau u s a h a lain yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat disekitarnya.
7.Tim Pelaksana T J S L P tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut T i m Pelaksana Kabupaten atau TPK adalah lembaga yang dibentuk oleh pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten yang unsur-unsurnya berasal dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah dan akademisi yang memiliki pengetahuan kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program T J S L P diwilayah Kabupaten.
8.Forum Pelaksana T J S L P tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Forum Pelaksana Kabupaten atau F P K adalah lembaga yang dibentuk oleh pemangku ditingkat Kabupaten yang anggotanya berasal dari perwakilan dari berbagai perusahaan yang menjalankan T J S L P diwilayah Kabupaten tempat perusahaan beroperasi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.menyelaraskan program T J S L P dengan program kerja Pemerintah Daerah;
b.memberi kepastian dan perlindungan h u k u m dalam pelaksanaan T J S L P ; dan
c.memberi arahan dan pedoman kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program T J S L P .

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kesepakatan program T J S L P yang terintegrasi dengan program pembangunan Daerah;
b.menghindari timbulnya penyalahgunaan dalam pelaksanaan T J S L P ;
c.mewujudkan kepastian dan perlindungan h u k u m dalam pelaksanaan T J S L P secara terpadu dan berdaya guna;
d.mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui interaksi harmonis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat; dan
e.mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera.

Pasal 4

T J S L P dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian h u k u m ;
b.akuntabilitas;
c.kepentingan umum;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian;
i.kepedulian; j . keterpaduan; dan
k.kemitraan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.organisasi T J S L P ;
b.program T J S L P ;
c.pengawasan, pelaporan dan evaluasi; dan penghargaan. B A B III ORGANISASI T J S L P

Pasal 6

Dalam rangka memadukan, mensinkronkan dan mengharmonisasikan program T J S L P beberapa Perusahaan dapat membentuk Forum T J S L P . Bupati memfasilitasi pembentukan Forum T J S L P sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Forum T J S L P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perusahaan dan u n s u r Pemerintah Daerah. Struktur organisasi forum T J S L P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a.Dewan Pengarah : I. Ketua : Bupati Berau II. Wakil Ketua : Wakil Bupati Berau III. Anggota : 1. Ketua dan Komisi II DPRD Kabupaten Berau
1. 2.Komandan Kodim 0902 Tanjung Redeb
2. 3.Kepala Kepolisian Resort Berau
3. 4.Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb
4. 5.Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
5. 6.Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Berau
b.Badan Pelaksana S i n k r o n i s a s i : I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau II. Wakil Ketua : Peru sediaan III. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab Berau IV. Anggota : 1. Perangkat Daerah Terkait secara teknis
1. 2.Perusahaan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
a.memfasilitasi pelaksanaan program T J S L P ;
b.menerima dan memverifikasi program yang diusulkan serta mensinkronkan dengan program pembangunan Daerah yang bersifat reguler;
c.melakukan survey kebutuhan program dan lokasi kegiatan;
d.memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang didanai dalam program T J S L P ;
e.merekomendasikan pengeluaran dana untuk pembiayaan program T J S L P ;
f.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program T J S L P ;
g.melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program T J S L P .

(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi forum T J S L P serta tugas dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program T J S L P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Fasilitasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan Daerah kepada Forum T J S L P .
(3)Berdasarkan program skala prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum T J S L P menyusun program T J S L P dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. B A B IV PROGRAM T J S L P

Pasal 8

(1)Program T J S L P disusun oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan kepada Perusahaan dan memperhatikan program T J S L P yang disusun oleh Perusahaan lain;
2. b.dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; dan
3. c.harus sinergis dengan perencanaan regular desa, kecamatan dan program pembangunan Pemerintah Daerah.
(2)Program T J S L P meliputi:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan u s a h a mikro dan koperasi;
3. c.program bantuan langsung pada masyarakat;
4. d.program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan; dan
5. e.program sosial dan lingkungan lainnya yang mendesak.

Pasal 9

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi bina lingkungan fisik dan bina lingkungan sosial.

Pasal 10

(1)Program kemitraan u s a h a mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) h u r u f b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan pengembangan u s a h a seperti peningkatan mutu produk dan desain kemasan, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
5. e.meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
6. f.mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…