DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BAHASA BANUA DAN KEBUDAYAAN BARRAU; BAB III KAMPUNG BUDAYA; BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA; BAB V PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN; BAB VI PEMBIAYAAN; BAB VII KETENTUAN PERALIHAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan arus globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan berkurangnya kepedulian dan minat generasi muda terhadap keberadaan bahasa B a n u a kebudayaan Barrau yang merupakan u n s u r nilai dan tata cara kehidupan yang diyakini secara turun-temurun sebagai warisan leluhur yang patut untuk dilestarikan;
c.bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan kepastian h u k u m dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian bahasa B a n u a dan kebudayaan Barrau diperlukan suatu landasan h u k u m dalam pelaksanaanya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian B a h a s a B a n u a dan Kebudayaan Barrau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang - Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN B E R A U dan BUPATI B E R A U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BAHASA BANUA DAN KEBUDAYAAN BARRAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Berau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3.Bupati adalah Bupati Berau.
4.B a h a s a B a n u a adalah bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh masyarakat di daerah Kabupaten Berau sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari s u k u yang berada di wilayah Kabupaten Berau.
5.Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
6.Kebudayaan B a r r a u adalah kebudayaan asli Daerah yang merupakan perpaduan dari tiga u n s u r s u k u asli yaitu banua, bajau dan dayak yang tinggal dan menetap disepanjang wilayah Daerah.
7.Perlindungan dan Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaandalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
8.Pelaku Usaha adalah pelaku usaha pariwisata.
9.Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan benda, bangunan, struktur, dan kawasan cagar budaya baik didarat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan dengan kriteria berusia atau mewakili gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun atau lebih.

Pasal 2

Perlindungan dan Pelestarian B a h a s a B a n u a dan Kebudayaan Barrau bertujuan untuk:

a.melestarikan adat istiadat dan budaya asli di Daerah;
b.meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Kebudayaan B a r r a u ;
c.meningkatkan minat generasi muda terhadap kebudayaan Barrau;
d.menumbuhkan semangat cinta tanah air; dan
e.menetapkan ciri khas dan karakteristik Daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan Pelestarian B a h a s a B a n u a dan Kebudayaan Barrau dilaksanakan berdasarkan asas:

a.toleransi
b.bhineka tunggal ika;
c.kearifan lokal;
d.partisipatif;
e.manfaat;
f.keberlanjutan; dan
g.gotong royong. B A B I I PERLINDUNGAN DAN P E L E S T A R I A N BAHASA BANUA DAN KEBUDAYAAN B A R R A U

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Perlindungan dan Pelestarian B a h a s a B a n u a dan Kebudayaan Barrau.
(2)Perlindungan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada u n s u r yang meliputi:
1. a.bahasa;
2. b.kesenian;
3. c.cagar budaya dan purbakala;
4. d.permuseuman;
5. e.upacara adat;
6. f.pakaian adat;
7. g.ornamen / arsitektur;
8. h.kuliner; dan
9. i.kerajinan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan B a h a s a B a n u a sebagai bahasa Daerah.
(2)B a h a s a B a n u a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahasa pengantar dalam percakapan sehari-hari.
(3)Selain sebagai bahasa pengantar dalam percakapan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), B a h a s a B a n u a juga digunakan di lingkungan pemerintahan dan pendidikan.

Pasal 6

Penggunaan B a h a s a B a n u a di lingkungan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan pada hari tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

(1)Penggunaan B a h a s a B a n u a di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai materi muatan lokal.
(2)Penggunaan B a h a s a B a n u a sebagai materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h a r u s memenuhi standar keterampilan berbahasa yang meliputi aspek:
1. a.menulis;
2. b.membaca;
3. c.berbicara; dan
4. d.mendengar.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa B a n u a sebagai materi muatan lokal pada kurikulum pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.seni tari;
2. b.seni musik dan lagu;
3. c.seni ukir; dan
4. d.seni bela diri.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pelestarian kesenian melalui kegiatan:
1. a.pagelaran seni;
2. b.lomba kesenian; dan
3. c.festival budaya.
(3)Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kesenian sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kesenian sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis tarian, musik, lagu, ukiran dan bela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku U s a h a di sektor pariwisata dalam rangka melestarikan kesenian daerah.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.penyambutan tamu di bandar udara dengan menampilkan tarian daerah; dan
2. b.pemutaran musik dan lagu daerah di bandar udara, hotel, restoran dan di dalam alat angkutan biro wisata.
(3)Ketentuan mengenai penyuguhan tarian daerah, pemutaran musik dan lagu daerah di perhotelan, restoran, bandar udara dan Z atau biro wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan purbakala dilakukan melalui:
1. a.pendataan dan pendokumentasian;
2. b.penyelamatan terhadap cagar budaya dan purbakala yang masih terpendam di dalam tanah;
3. c.pemeliharaan dan perawatan; dan
4. d.pemanfaatan cagar budaya dan purbakala untuk kepentingan pendidikan, penelitian ilmiah dan pariwisata.
(3)Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terhadap penemuan situs purbakala dengan melibatkan masyarakat, ahli, dan pihak yang berkepentingan.
(4)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar teknis arkeologi secara luas, sistematis dan terarah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…