DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.050.800.000.000,00 (dua triliun lıma puluh miliar delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.345.128.000.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh lıma miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga menjadi Rp3.395.928.000.000,00 (tıga triliun tiga ratus sembilan puluh lıma mılıar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, c Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapm dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 2 10 11 12 2 Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210), 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210), 6 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), c9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076), 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU dan BUPATI BERAU MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1 2 Daerah adalah Kabupaten Berau Pemerintah Daerah adalah Bupati sebaga unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau Bupati adalah Bupati Berau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 3 4

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2 050 800 000 000 (dua triliun luma puluh miliar delapan ratus juta rupiah) bertambah/ (berkurang) sebesar Rp1 345 128 000 000 (satu trillun tiga ratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp3 395 928 000 000 (tiga trilun tiga ratus sembilan puluh lima milar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut a Pendapatan Daerah Cc Sebelum Rp2 050 800 000 000 Bertambah Rp805 197 021 850 Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp2 855 997 021 850 Belanja Daerahb Sebelum Rp2 050 800 000 000 Bertambah Rp1 345 128 000 000 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp3 395 928 000 000 (-) Pembiayaan Daerah 1 Penerimaan Pembiayaan Sebelum Rp0 Bertambah Rp539 930 978 150 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp»39 930 978 150 2 Pengeluaran Pembiayaan Sebelum Rp0 Bertambah/(Berkurang) Rp0 (-) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0 Pembiayaan Netto Rp539 930 978 150 4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas a Pendapatan Asli Daerah Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan b Pendapatan Transfer Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan

Pasal 4

Rp210 600 000 000 Rp13 400 000 000 Rp224 000 000 000 Rp1 840 200 000 000 Rp791 797 021 850 Rp2 631 997 021 850

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a bersumber dari a Pajak Daerah Sebelum Bertambah Jumlah setelah perubahan b Retribusi Daerah Sebelum Bertambah Jumlah setelah perubahan Rp82 450 000 000 Rp12 200 000 000 Rp94 650 000 000 Rp11 133 063 000 Rp409 813 000 Rp11 542 876 000 c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sebelum Berkurang Jumlah setelah perubahan d Lain-laim Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sebelum Bertambah Jumlah setelah perubahan Rp21 070 400 000 Rp2 895 158 598 Rp18 175 241 402 Rp95 946 537 000 Rp3 685 345 598 Rp99 631 882 598,
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri atas jenis pendapatan a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Sebelum Bertambah Jumlah setelah perubahan b Pendapatan Transfer Antar Daerah Sebelum Bertambah Jumlah setelah perubahan

Pasal 5

Rp1 630 538 567 000 Rp570 107 354 850 Rp2 200 645 921 850 Rp209 661 433 000 Rp221 689 667 000 Rp431 351 100 000 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas a Belanja Operasi, Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan Rp1 286 550 146 576 Rp587 819 953 805 Rp1 874 370 100 381 5 b Belanja Modal Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan Belanja Tidak Terduga Semula Berkurang Jumlah setelah Perubahan Belanja Transfer Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan

Pasal 6

a Belanja Pegawai Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan b Belanja Barang dan Jasa Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan c Belanja Hibah Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan d Belanja Bantuan Sosial Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan a Belanja Modal Tanah Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan b Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan c Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan d Belanja Modal, Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan Rp478 131 851 549 Rp707 416 201 095 Rp1 185 548 052 644 Cc Rp44 040 092 575 Rp8 315 914 900 Rp35 724 177 675 Cc Rp242 077 909 300 Rp58 207 760 000 Rp300 285 669 300

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas Rp589 261 759 134 Rp332 859 540 886 Rp922 121 300 020 Rp618 608 838 871 Rp229 158 708 488 Rp847 767 547 359 Rp75 883 548 571 Rp21 501 704 431 Rp97 385 253 002 Rp2 796 000 000 Rp4 300 000 000 Rp7 096 000 000
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri atas Rp600 002 500 Rp345.051 904 Rp945 054 404 Rp62 243 025 227 Rp85 578 090 910 Rp147 821 116 137 Rp129 700 521 449 Rp120 603 505 248 Rp250 304 026 697 Rp283 261 904 373 Rp498 983 939 533 Rp782 245 893 906
(3)
(4)6 d Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan Rp2 326 398 000 Rp1 905 563 500 Rp4 231 961 500 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu Belanja Tidak Terduga Sebelum Rp44 040 092 575 Berkurang Rp8 315 914 900 Jumlah belanja setelah Perubahan Rp35 724 177 675 Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d terdiri atas a Belanja Bagi Hasil Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan Rp9 493 306 300 Rp57 760 000 Rp9 551 066 300 b Belanja Bantuan Keuangan atas a Sebelum Rp232 584 603 000 Bertambah Rp58 150.000 000 Jumlah setelah Perubahan Rp290 734 603 000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri Penerimaan Pembiayaan Sebelum Rp0 Bertambah Rp539 930 978 150

(1)Jumlah setelah Perubahan Rp539 930 978 150 Pengeluaran Pembiayaanb Sebelum Rp0 Bertambah/(Berkurang) Rp0 Jumlah setelah Perubahan Rp0

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) (1 Sebelum Bertambah Jumlah setelah Perubahan Rp0 Rp539 930978 150 Rp539 930 978150 Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas jenis pembiayaan Penyertaan Modal Daerah

(2)Sebelum Rp0 Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah setelah Perubahan Rp0

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 7

(2)Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melputi 1 2 3 bencana alam, bencana non alam/wabah penyakit, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana /prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 1 2 3 Uraian kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundangan- undangan, dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat, 4

Pasal 10

lebbh lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah Kabupaten Berau in1 terdiri dari a Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, b Lamprran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, c Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi,Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, d Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegatan beserta Keluaran, e Lampiran V Rekapitulass Perubahan Belanya Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, f Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM, g Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD, h Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD, 1 Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telahJ ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan k Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD 8

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…