DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Biak Numfor Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang penggunaan uang persediaan, batas minimal permintaan GU, dan persyaratan permintaan GU.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruJ a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Uang Perscdiaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (AUP- SKPD) Tahun Anggaran 2020.

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembcntukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat (l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan l..embaran Negara BUPATIBIAKNUMFOR, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG ALOKASI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (AUP-SKPD) TAHUN ANGGARAN2020 BUPATI BIAK NUMFOR PROVINS! PAPUA PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 5 TAHUN 2020
15.Peraturan Pemerintah
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peratu.ran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 2
2.Satuan Kerja . Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : l . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APSD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN SUPATI TENTANG ALOKASI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (AUP-SKPD) TAHUN ANNGARAN 2020 Menetapkan:

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Perta.ma Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daserah Kabupaten Biak Numfor Tahun ( Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (APSD) Kabupaten Siak Numfor ( Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor l Tahun 2019);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 teotang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APSD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kabupateo Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2);
23.Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggarao Peodapatan dan Belanja Daerah (APSD) Kabupaten Siak Numfor Tahun Anggaran 2020 ( Serita Daerah Kabupaten Biak NumforTahun 2020 Nomor l); 3 ,·
4.Alokasi Belanja ......... 1 . Kemampuan fiscal Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor, dalam setiap bulannya;
2.Ketersediaan dana untuk belanja tidak langsung khususnya untuk membelanjai pendapatan/gaji yang harus diterima oleh Pegawai Negeri Sipil pada setiap bulannya.
3.Alokasi Belanja pada masing-masing SKPD; Alokasi Vang Persediaan Tahun Anggaran 2020, ditetapkan berdasarkan:

Pasal 2

9.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsionaJ yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalarn rangka pelaksanaan APBDpada unit kerja SKPD.
10.Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
11.SPP Uang Persediaan yang sclanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
7.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPDyang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
8.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan empertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. •
4.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengetola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBDdan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
5.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
2.· Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang;
3.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; 4 BUPATIBIAKNUMFOR CAP/TIO HERRY ARIO NAAP Oitetapkan di Biak pada tanggal 4 Februari 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Biak Numfor. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

(3)Besaran Vang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 diuraikan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Apabila Permintaan Ganti Vang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 4 ayat (1) tersebut diatas, Pejabat Pengelola Keuangan Oaerab (PPKD)selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)berhak menolak Permintaan Ganti Uang; Ganti Uang (GU)
(1)Syarat Permintaan Ganti Vang berpedoman pada Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 89 Tahun 2009, tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Persyaratan Permintaan

Pasal 4

Ganti Vang (GU)

(1)SKPO dapat mengajukan pennintaan ganti uang, setelah uang persediaan digunakan untuk membiayai kegiatan dan telab dipertanggungjawabkan secara baik dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan);
(2)Batas terendab uang persediaan/uang kas pada bendahara pada saat mengajukan permintaan ganti uang adalah sebesar 10 % dari pagu uang persediaan yang telah ditetapkan Oinas/Badan/Kantor/Oistrik maupun Sekolah; Batas Minimal Permintaan

Pasal 3

Penggunaan Uang Persediaan Uang Persediaan pengunaannnya sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving)yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung atau LS.

Pasal 2

5.Alokasi Belanja Kegiatan Ad.ministrasi Perkantoran;
6.Alokasi Belanja yang dibiayai dari OAK,OTSUS. 5 SEMUEL RUMAIKEUW, sj:J-:. PEMBINA NIP. 197305082001121004 Salinan sesuai en BERlTA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 5 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR CAP/TIO MARKUSO.MANSNEMBRA Diundangkan di Biak pada tanggal 4 Februari Tahun 2020 6 '.No" Urut NAMA OPD . " .. l Dinas Pendidikan 300,000,000.00 2 SMP Nezeri 1 Biak Kota 19.000.000.00 3 SMP Nezeri 2 Biak Kota 19.000.000.00 4 SMP Ne11:eri 3 Biak Kota 17,000,000.00 5 SMP Neizeri4 Biak Kota 16.000.000.00 6 SMP Neizeri 5 Biak Kota 16.000.000.00 7 SMP Negeri 6 Biak Kota 7 .000.000.00 8 SMP Satu Atao Neeeri 7 Biak Kota 7 .000.000.00 9 SMP Satu Atao Neiz.eri 8 Biak Kota 7.000.000.00 10 SMP Neiz.eri 1 Yendidori 19,000,000.00 11 SMP Neeeri 2 Yendidori 17 .000.000.00 12 SMP Satu Atao Neeeri 3 Yendidori 7.000.000.00 13 SMP Satu Atao Neeeri 4 Yendidori 6.000.000.00 14 SMP Neeeri 1 Biak Timur 19,000,000.00 - 15 SMP Negeri 2 Biak Timur 17.000.000.00 16 SMP Neaeri 3 Biak Timur 16,000.000.00 17 SMP Satu Atao Neiz.eri 4 Biak Timur 7.000.000.00 18 SMP Satu Atao Ne=ri 5 Biak Timur 7.000.000.00 - 19 SMP Satu Atao Nel!'.eri 6 Biak Timur 7,000,000.00 20 SMP Satu Atao Neizeri 7 Biak Timur 7.000.000.00~ - - . 21 SMP Ne11:eri 1 Biak Barat 14.000.000.00 22 SMP Neizeri2 Biak Barat 8.000.000.00 23 SMP Ne1Zeri 3 Biak Barat 10.000.000.00 24 SMP Satu Atao Nettri 4 Biak Barat 6,500,000.00 25 SMP Satu Atao Neeeri 5 Biak Barat 6,500,000.00 26 SMP Neaeri 1 Biak Utara 8.000.000.00 - 27 SMP Neeeri 2 Biak Utara 9.000.000.00 28 SMP Neizeri3 Biak Utara 6,500,000.00 29 SMP Satu Atao Ne=ri 4 Biak Utara 6.500.000.00 30 SMP Neizeri 1 Warsa 9.500.000.00 31 SMP Nezeri 2 Warsa 7 000.000.00 32 SMP Satu Atao Nelleri 3 Warsa 7 .000.000.00 33 SMP Satu Atao Neeeri 4 Warsa 6,000.000.00 34 SMP Ne1Zeri I Numfor Baral 7.000.000.00 35 SMP Neeeri 2 Numfor Barat 8.000.000.00 36 SMP Satu Atao Nelleri 3 Numfor Barat 8,000,000.00 37 SMP Ne2eri l Numfor Timur 8.000.000.00 38 SMP Nelleri 2 Numfor Timur 6,000,000.00 39 SMP Nezeri 3 Numfor Timur 7.000.000.00 40 SMP Neaeri 1 Padaido 10,000.000.00 41 SMP Neeeri 2 Padaido 7.000.000.00 42 SMP Nettri 3 Padaido 7 ,000,000.00 43 SMP Nezeri l Bondifuar 4,500.000.00 44 SMP Neeeri 5 Biak Utara 4,000,000.00 45 Sanzzar Keziatan Belaiar 200,000,000.00 46 Dinas Keschatan 1.000,000.000.00 47 Rumah Sakit Umum Daerah l,000,000,000.00 DAFTAR UANG PERSEDIAAN (UP) TAHUN ANGGARAN 2020 BULAN JANUARI S/D MARET 2020 TRIWULAN PERTAMA LAMPIRAN : PERATURANBUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 5 TAHUN 2020 TANGGAL 4 FEBRUARI TAHUN 2020 .. 48 Dinas Pekeriaan Umum clan Pcnataan Ruane: 300.000.000.00 . 49 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman 300,000.000.00 50 Kesatuan Banzsa clan Pertindunzan Masvarakat 250,000.000.00 51 Polisi Pamonz Praia 200,000,000.00 52 Dinas Sosial 200 000.000.00 53 DinasTenAaaJCcria 150.000.000.00 54 LLKUKM 64.000,000.00 Pembcrdayaan Percmpuan Perlindungan Anak 55 dan Keluarea Berencana 200,000,000.00 56 Dinas Lin..kunzan Hiduo 1.000.000 000.00 57 Sadan Penaneeulanean Bcncana Daerah 100.000.000.00 58 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sioil 200.000.000.00 59 Dinas Pembcrdavaan Masvarakat Kamouna: 200,000,000.00 60 Dinas Perhubunzan 300.000.000.00 61 Dinas Komunikasi dan lnformatika 300.000.000.00 62 Dinas Kooerasi Usaha Kecil dan Mcnen.,ah 200.000.000.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 63 Satu Pintu 100 000000.00 64 Dinas Pemuda dan Olahraza 200.000.000.00 65 Dinas Perikanan 300.000.000.00 66 Dinas Pariwisata 1.000.000.000.00 67 Dinas Pertanian dan Ketahanan Panzan 300.000.000.00 68 Dinas Perindustrian dan Perdazanzan 300.000.000.00 69 Selaetarlat Daerah 2.500.000.000.00 Selaetarlat Daerah (Kepala Daerah/Waldl Kenata Daerah\ 4.000.000.000.00 70 Bazian Penzadaan Barana dan Jasa 250.000.000.00 71 Bazian Pemerintahan 250.000.000.00 72 Bazian Humas 250.000.000.00 73 Balrian Umum 750.000.000.00 74 Bazian Hukum 250.000.000.00 75 Balrian Ora:anisasi 250.000.000.00 - 76 Balrian Keseiahteraan RAltvat 200.000.000.00 77 Bazian Perekonomian 60.000.000.00 78 Bazian Administrasi Pembanzunan 60.000 000.00 79 Distrik Biak Kota 75.000.000.00 80 Distrik Samora 60.000.000.00 81 Distrik Yendidori 62.000.000.00 82 Distrik Biak Timur 68.000.000.00 83 Distrik Padaido 126.000.000.00 84 Distrik Biak Utara 60.000.000.00 85 Distrik Warsa 62.000.000.00 86 Distrik Biak Barat 68.000.000.00 87 Distrik Numfor Barat 95.500.000.00 88 Distrik Numfor Timur 97 .000.000.00 89 Distrik Bondifuar 61 000 000.00 90 Distrik Yawosi 64.000.000.00 91 Distrik Andei 69.000.000.00 92 Oistrik Swandiwe 65.000.000.00 93 Distrik Bruvadori 96 000.000.00 94 Distrik Orkcri 92.000.000.00 95 Distrik Poiru 97 000000.00 96 Distrik Aimando 103.000.000.00 97 Distrik Oridek 57,000,000.00 98 Kelurahan Fandoi 20,000.000.00 99 Kelurahan Borokub 20.000.000.00 100 Kelurahan Waunnor 20.000,000.00 101 Kelurahan Mandala 20.000.000.00 ~ SEMUEL RUMAIKEUW, SH PEMBINA NIP. 197305082001121004 Salinan scsuai dengan a · KEP BGAIAN HUKUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR CAP/TTD MARKUSO.MANSNEMBRA BUPATI BlAK NUMFOR CAP/TTD HERRY ARIO NAAP 102 Kclurahan Saramom 20,000,000.00 . 103 Kclurahan Brambakcn 20,000,000.00 104 Kclurahan Karane Mulia 20.000.000.00 105 Kclurahan Samofa 20,000,000.00 106 Selcretariat DPRD 3 500.000 000.00 107 Badan Penzawasan 500.000,000.00 108 Baoocda 1,500,000.000.00 Badan Pcngclola Kcuangan dan Asct Dacrah 109 ISKPDI 2, 130,600,000.00 110 Dinas Pendanatan dacrah 400.000.000.00 Badan Kepcgawaian dan Pcngembangan Sumber 111 Dava Manusia 1.000.000.000.00 JUIILAJI UP !aS.570.100.000.00 ,

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…