Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengemban mandat utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kehadiran lembaga ini esensial dalam menyediakan pelayanan publik berkualitas demi kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi, pelayanan, dan program pembangunan di berbagai sektor, termasuk penetapan kebijakan daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan inisiatif pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengemban mandat utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, dengan fokus pada masyarakat yang cerdas, sehat, dan mandiri. Kehadiran lembaga negara ini sangat krusial dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta menyediakan pelayanan publik berkualitas demi kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan peraturan daerah, menyediakan layanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta merancang dan melaksanakan inisiatif pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Beberapa program strategis yang menjadi fokus utama meliputi reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, peningkatan mutu layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang kokoh. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengembangkan ekonomi unggulan daerah melalui pemberdayaan UMKM dan pariwisata, serta meningkatkan ketahanan sosial budaya dan kohesi sosial.
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pembangunan yang selaras dengan agenda nasional, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk berbagai kebutuhan, mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perizinan usaha. Layanan juga mencakup pengaduan terkait infrastruktur, penerimaan bantuan sosial, dukungan UMKM, serta pengurusan terkait lingkungan hidup, termasuk akses terhadap layanan digital (e-government).
Sebagai pilar penting dalam pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada agenda pembangunan nasional. Dengan visi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, pemerintah daerah ini secara aktif melaksanakan berbagai program strategis demi kemajuan wilayahnya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2017
Pertanggungjawaban pelaksanaan An^aran Pendapatan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud diatas dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII peraturan daerah ini. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX peraturan daerah ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Biak Numfor Nomor 5 Tahun 2020
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang penggunaan uang persediaan, batas minimal permintaan GU, dan persyaratan permintaan GU.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Biak Numfor Nomor 39 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang Perubahan Atas Paraturan Bupati Biak Numfor Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana ALokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Biak Numfor. Jumlah DAU tambahan bantuan pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 5.124.000.000,-(lima milyard seratus dua puluh empat juta rupiah). Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah. Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Biak Numfor Nomor 28 Tahun 2020
Pada pokoknya ketentuan ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Biak Numfor di tahun 2020 yang didasarkan pada beban kerja, tempat kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi. Tambahan Penghasilan diberikan kepada Kepala Badan hingga Staf di lingkungan Bapenda Kabupaten Biak Numfor dengan besaran paling tinggi sejumlah Rp10.000.000 dan paling rendah Rp1.300.000. Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran pada Bapenda Kabupaten Biak Numfor yang dibayarkan paling cepat 5 bulan setelah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Lebih lanjut, ketentuan ini juga mengatur mengenai Tambahan Penghasilan yang tidak diberikan kepada PNS yang memenuhi kriteria tertentu seperti cuti diluar tanggungan, cuti besar, hingga PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Biak Numfor Nomor 35 Tahun 2020
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, pencairan dana desa melalui rekening kampung, penggunaan dana desa, rekonsiliasi sisa dana desa, dan sanksi.