DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kelembagaan; Keanggotaan; Fungsi dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban, Wewenang dan Larangan; Peraturan Tata Tertib BPD; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. [3]

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bima.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bima.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Perangkat Desa adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Desa yang berkedudukan membantu Kepala Desa.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang yang bersifat strategis.
12.Mufakat adalah persetujuan dan keputusan bersama yang dicapai dalam proses musyawarah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya peraturan daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. [4]

Pasal 3

Tujuan dari ditetapkannya peraturan daerah ini untuk :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 4

(1)Kelembagaan BPD terdiri atas :
1. a.Pimpinan; dan
2. b.Bidang-bidang.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua; dan
3. c.1 (satu) orang sekretaris.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
2. b.bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
(5)Pimpinan BPD dan ketua Bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 5

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) tenaga staf administrasi BPD.
(2)Mekanisme pengisian tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
(3)Masa pelaksanaan tugas tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(4)Beban biaya insentif tenaga staf administrasi BPD dibebankan pada APB Des.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan staf administrasi BPD diatur dengan Peraturan Bupati. [5]

Pasal 6

(1)Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(2)Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
(3)Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(4)Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
(2)Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan camat atas nama Bupati.
(3)Pengesahan camat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Camat.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.
(5)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(6)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. [6]

Pasal 9

(1)Mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah mufakat perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat dusun yang mempunyai hak pilih.
(2)Mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat
(1)panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat dusun yang mempunyai hak pilih.
(3)Calon anggota BPD terpilih adalan calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 10

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan;

Pasal 11

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dapat diisi dari unsur laki-laki dan perempuan dari setiap dusun dalam desa.
(2)Dalam hal pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemilih perempuan dan laki-laki dari masyarakat dusun dalam desa.
(3)Untuk pemilihan melalui mekanisme keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, dilakukan oleh perempuan warga dusun dalam desa yang memiliki hak pilih.
(4)Dusun dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dusun yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD yang terdiri dari wakil wilayah dan wakil perempuan.
(5)Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan secara proporsional sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, sebanyak 5 (lima) orang yang diambil dari keterwakilan wilayah atau dusun;
2. b.jumlah Penduduk 1.501 sampai dengan 3.000 jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang yang diambil dari keterwakilan wilayah atau dusun;
3. c.jumlah penduduk di atas 3.000 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang yang diambil dari keterwakilan wilayah atau dusun;
(6)Dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (5), huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan 1 (satu) diantaranya untuk keterwakilan perempuan.
(7)mekanisme pemilihan melalui keterwakilan perempuan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. [7]

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…