Pemerintah Kabupaten Bima
Pemerintah Kabupaten Bima adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Bima, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal dan wadah aspirasi masyarakat. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan publik esensial seperti administrasi kependudukan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bima
Pemerintah Kabupaten Bima merupakan lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Bima. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, mulai dari penyediaan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi daerah. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bima menjadi ujung tombak implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, serta menjadi wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima mencakup tiga aspek utama: regulasi, pelayanan, dan program. Pemerintah Kabupaten Bima memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lainnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, lembaga ini menyediakan berbagai layanan publik esensial bagi masyarakat, seperti administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pendidikan.
Beberapa program strategis Pemerintah Kabupaten Bima yang menonjol meliputi peningkatan kualitas pendidikan melalui fokus pada literasi dan numerasi, serta transformasi ekosistem pendidikan. Intervensi juga terlihat dalam respons cepat terhadap bencana, pengembangan infrastruktur digital seperti Sistem Informasi Bima Satu Data, dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik melalui Jaringan Pencegahan Korupsi. Program-program ini menunjukkan upaya konkret dalam memajukan daerah dan meningkatkan kualitas hidup warganya.
Pemerintah Kabupaten Bima berkontribusi pada isu nasional melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan fokus pada literasi dan numerasi, Kabupaten Bima turut serta dalam upaya nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Upaya pencegahan korupsi dan pengembangan sistem informasi juga mendukung agenda nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Bima dalam berbagai situasi, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pembayaran pajak dan retribusi daerah, pengajuan bantuan sosial, serta penyampaian pengaduan atau aspirasi juga menjadi ranah interaksi warga dengan lembaga ini. Pemerintah Kabupaten Bima menjadi pusat layanan esensial bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Bima adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal, dengan mandat yang luas mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penguatan SDM, dan tata kelola pemerintahan yang baik menegaskan perannya dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Kehadiran lembaga ini sangat krusial bagi masyarakat Bima, menjadi titik sentral bagi warga negara untuk mengakses berbagai layanan esensial dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2023
Dalam Perda ini diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Tahun 2023-2038. Ruang lingkup RIPPARDA meliputi: a. prinsip pembangunan Kepariwisataan; b. visi dan misi pembangunan Kepariwisataan; c. tujuan pembangunan Kepariwisataan; d. sasaran pembangunan Kepariwisataan; e. kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisataan; f. rencana pembangunan perwilayahan pariwisata; g. program pembangunan pariwisata; dan h. pengendalian pembangunan pariwisata.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2021
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Terdiri dari IX Bab dan 137 Pasal, yaitu: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Hak, Kewajiban, dan Kewenangan, Bab III Pendaftaran Penduduk, Bab IV Pencatatan Sipil, Bab V Pelayanan Khusus, Bab VI Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Bab VII Data dan Dokumen Kependudukan, Bab VIII Sanksi Administratif, Bab IX Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2019
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.639.840.143.342,50 2. Belanja Daerah sebesar Rp1.661.934.898.547,95 Surplus/(Defisit) sebesar Rp(22.094.755.205,45) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan sebesar Rp29.994.755.205,45 b. Pengeluaran sebesar Rp7.900.000.000,00 Pembiayaan Netto sebesar Rp22.094.755.205,45 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2019
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2020 dengan rincian 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan b. Pengeluaran
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2016
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan yang memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan SAL; c. Laporan Operasional; d. Laporal Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan. laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan UsahaMilik Daerah/Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan keuangan desa. Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut: a. Pendapatan Rp1.361.625.002.413,80 b. Belanja Rp1.332.703. 166.398.00 Surplus/defisit Rp28.921.836.015,80 c. Pembiayaan - Penerimaan Rp106.503.749.443,83 - Pengeluaran Rp9.100.000.000.00 Surplus/defisit Rp97.403.749.443,83
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2016
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp1.633.794.411.343,86 bertambah sejumlah Rp.99.563.435.911,29 sehingga menjadi Rp1.733.357.847.255,15, dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan : a. Semula Rp1.623.870.195.568,86 b. Bertambah/(berkurang) Rp(5.734.625.468,41) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.618.135.570.100,45 2. Belanja a. Semula Rp1.633.794.411.343,86 b. Bertambah/(berkurang) Rp99.563.435.911,29 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp1.733.357.847.255,15 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan 1) Semula Rp20.024.215.775,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp106.438.519.906,63 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp126.462.735.681,63
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021-2026, yang terdiri atas 9 Pasal dari VII Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2021-2026, Bab III Sistematika, Bab IV Pengendalian dan Evaluasi, bab V Perubahan RPJMD, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.