DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bima

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal yang dilaksanakan secara tepat dapat menjamin peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha serta menciptakan lapangan kerja di daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang jangka Waktu Ijin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2633);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
14.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42);
15.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
16.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
18.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupanten Bima Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
19.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
21.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
22.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA dan BUPATI BIMA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bima.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3.Bupati adalah Bupati Bima.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
5.Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Bima.
6.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal Dalam Negeri maupun penanam modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri.
8.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal Asing, baik yang menggunakan modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal Dalam Negeri.
9.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10.Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11.Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12.Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
13.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
15.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16.Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
17.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
18.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
19.Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fisikal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20.Laporan kegiatan penanaman Modal adalah laporan berkala mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman Modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ketentuan yang ditetapkan.
21.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
22.Sistem pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah system pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah lainnya
23.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Kabupaten Bima.
24.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
e.kebersamaan;
f.efisiensi dan berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal adalah :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
f.meningkatkan efisiensi dan penggunaan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah dan atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) demi kemaslahatan masyarakat;
g.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
h.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
i.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
j.meningkatkan pelayanan penanaman modal.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal adalah :

a.meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
b.meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia;
d.meningkatkan jumlah penanam modal; dan
e.meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang penyelenggaran urusan Penanaman Modal sebagaimana dmaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal dalam bentuk RUPM;
2. b.menetapkan rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Daerah;
3. c.merumuskan dan menetapkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah :
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
(2)Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan mengenai:
1. a.kerjasama;
2. b.promosi;
3. c.pelayanan;
4. d.pengendalian pelaksanaan; dan
5. e.pengelolaan data dan sistem informasi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal.
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan/atau Swasta.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perencanaan, promosi, pelayanan, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi.
(4)Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 8

(1)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf b, dilakukan dengan :
1. a.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
2. b.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal;
3. c.mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman bersama perangkat daerah lain secara mandiri dan atau sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :

a.bidang usaha;
b.penanam modal;
c.bentuk badan usaha;
d.perizinan berusaha dan Nonperizinan;
e.jangka waktu;
f.hak, kewajiban dan tanggung jawab;
g.lokasi; dan
h.pelayanan terpadu satu pintu.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal yang dilaksanakan secara tepat dapat menjamin peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha serta menciptakan lapangan kerja di daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang jangka Waktu Ijin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2633);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
14.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42);
15.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
16.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
18.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupanten Bima Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
19.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
21.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
22.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA dan BUPATI BIMA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bima.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3.Bupati adalah Bupati Bima.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
5.Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Bima.
6.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal Dalam Negeri maupun penanam modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri.
8.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal Asing, baik yang menggunakan modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal Dalam Negeri.
9.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10.Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11.Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12.Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
13.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
15.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16.Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
17.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
18.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
19.Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fisikal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20.Laporan kegiatan penanaman Modal adalah laporan berkala mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman Modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ketentuan yang ditetapkan.
21.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
22.Sistem pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah system pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah lainnya
23.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Kabupaten Bima.
24.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
e.kebersamaan;
f.efisiensi dan berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal adalah :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
f.meningkatkan efisiensi dan penggunaan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah dan atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) demi kemaslahatan masyarakat;
g.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
h.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
i.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
j.meningkatkan pelayanan penanaman modal.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal adalah :

a.meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
b.meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia;
d.meningkatkan jumlah penanam modal; dan
e.meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang penyelenggaran urusan Penanaman Modal sebagaimana dmaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal dalam bentuk RUPM;
2. b.menetapkan rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Daerah;
3. c.merumuskan dan menetapkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah :
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
(2)Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan mengenai:
1. a.kerjasama;
2. b.promosi;
3. c.pelayanan;
4. d.pengendalian pelaksanaan; dan
5. e.pengelolaan data dan sistem informasi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal.
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan/atau Swasta.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perencanaan, promosi, pelayanan, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi.
(4)Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 8

(1)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf b, dilakukan dengan :
1. a.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
2. b.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal;
3. c.mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman bersama perangkat daerah lain secara mandiri dan atau sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :

a.bidang usaha;
b.penanam modal;
c.bentuk badan usaha;
d.perizinan berusaha dan Nonperizinan;
e.jangka waktu;
f.hak, kewajiban dan tanggung jawab;
g.lokasi; dan
h.pelayanan terpadu satu pintu.