DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 2 TAHUN 2019 Tahun 2019

Nomor: 2 TAHUN 2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 164

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Bintan dengna menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat sehingga mengubah mekanisme pengelolaan dan bentuk badan hukum dari Bank Perkreditan Rakyat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 3.Undang..... SALINAN www.jdih.bintankab.go.id 2
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173.);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Biantan Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Bank Perkreditan Rakyat Bintan( Lembaran Daerah Tahun 2017 nomor 1 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN.... www.jdih.bintankab.go.id 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bintan.
4.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bintan adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Direksi adalah organ Perumda BPR Bintan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah.
7.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bintan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR. 8.Pegawai....... www.jdih.bintankab.go.id 4
8.Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Bintan.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini telah dibentuk Perumda BPR Bintan.

(1)Perumda BPR Bintan berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
(2)Perumda BPR Bintan dapat mempunyai Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas, dan Unit pelayanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
(3)Wilayah Kerja Perumda BPR Bintan meliputi Kabupaten Bintan dan dapat dikembangkan di wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda BPR Bintan dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Pasal 5…… www.jdih.bintankab.go.id 5

Pasal 5

Pembentukan Perumda BPR Bintan bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Bintan meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g.menjalankan…… www.jdih.bintankab.go.id 6
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda BPR Bintan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII

MODAL

Pasal 8

(1)Sumber Modal Perumda BPR Bintan terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah; dan
4. d.Sumber modal lainnya.
(2)Modal dasar Perumda BPR Bintan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);
(3)Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetor oleh Daerah sebesar Rp.14.400.000.000,- (Empat belas milyar empat ratus juta rupiah );
(4)Pemenuhan sisa kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyertaaan modal Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Dalam hal sumber modal berasal dari penyertaan modal Daerah berupa hibah dan sumber modal lainnya diputuskan oleh Bupati selaku KPM. Pasal 9….. www.jdih.bintankab.go.id 7

Pasal 9

Modal Perumda BPR Bintan yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian Perumda BPR Bintan.

BAB VIII

ORGAN

Pasal 10

(1)Organ Perumda BPR Bintan terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas.
(3)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan anggota Direksi.

Pasal 11

(1)KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Bintan dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:
1. a.kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
  1. 1.pengalihan aset tetap;
  2. 2.kerjasama; 3.investasi….. www.jdih.bintankab.go.id 8
  3. 3.investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  4. 4.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
  5. 5.Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  6. 6.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  7. 7.penetapan besaran penggunaan laba;
  8. 8.pengesahan laporan tahunan;
  9. 9.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
  10. 10.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Bintan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
2. b.kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(3)KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR Bintan apabila dapat membuktikan:
1. a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
2. b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
3. c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Isi peraturan

Teks164PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017