DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017

Nomor: 94
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerinah Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
4.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
7.Kepala Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Direksi adalah organ BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
10.Dewan Pengawas adalah organ BPR Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.
11.Komisaris adalah organ BPR Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.
12.Pegawai adalah pegawai BPR.
13.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

Pasal 2

Pendirian BPR bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II

KEGIATAN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 3

Kegiatan usaha BPR meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 4

(1)BPR terdiri atas Perumda dan Perseroda.
(2)Pembentukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perumda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Pembentukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perseroda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 5

(1)Daerah dapat mendirikan BPR.
(2)Pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
(3)Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat maksud dan tujuan, nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, tugas dan wewenang dewan pengawas/komisaris dan penggunaan laba.
(4)Pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan usaha BPR yang akan dibentuk.

Pasal 6

(1)Pemberian nama BPR yang ditetapkan dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan nama yang:
1. a.belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, Perumda, dan Perseroda;
2. b.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
3. c.berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
4. d.berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
5. e.sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan BPR saja tanpa nama diri;
6. f.terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
7. g.tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
8. h.tidak mengandung bahasa asing.
(2)Penulisan nama BPR berbentuk Perumda dan Perseroda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Tempat kedudukan BPR yang ditetapkan dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan kantor pusat BPR.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Sumber modal BPR terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi asset; dan
3. c.agio saham.
(3)Sumber modal BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Modal BPR yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BPR.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
(2)Penyertaan modal Daerah kepada BPR dilakukan untuk:
1. a.pendirian; dan
2. b.penambahan modal.
(3)Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(4)Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
(5)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
4.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
7.Kepala Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Direksi adalah organ BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
10.Dewan Pengawas adalah organ BPR Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.
11.Komisaris adalah organ BPR Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.
12.Pegawai adalah pegawai BPR.
13.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

Pasal 2

Pendirian BPR bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II

KEGIATAN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 3

Kegiatan usaha BPR meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 4

(1)BPR terdiri atas Perumda dan Perseroda.
(2)Pembentukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perumda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Pembentukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perseroda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 5

(1)Daerah dapat mendirikan BPR.
(2)Pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
(3)Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat maksud dan tujuan, nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, tugas dan wewenang dewan pengawas/komisaris dan penggunaan laba.
(4)Pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan usaha BPR yang akan dibentuk.

Pasal 6

(1)Pemberian nama BPR yang ditetapkan dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan nama yang:
1. a.belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, Perumda, dan Perseroda;
2. b.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
3. c.berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
4. d.berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
5. e.sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan BPR saja tanpa nama diri;
6. f.terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
7. g.tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
8. h.tidak mengandung bahasa asing.
(2)Penulisan nama BPR berbentuk Perumda dan Perseroda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Tempat kedudukan BPR yang ditetapkan dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan kantor pusat BPR.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Sumber modal BPR terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi asset; dan
3. c.agio saham.
(3)Sumber modal BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Modal BPR yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BPR.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
(2)Penyertaan modal Daerah kepada BPR dilakukan untuk:
1. a.pendirian; dan
2. b.penambahan modal.
(3)Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(4)Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
(5)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (13)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 2 TAHUN 2019 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (13)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 2 TAHUN 2019 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2020