DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 272

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini terdiri dari Ketentuan Umum, Pejabat Pengelola BMD, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMD, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan BMD pada SKPK yang menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BMD berupa Rumah Negara, Ganti Rugi dan Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tah:in 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 48. Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963); BIREVEN

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014~- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4515) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
10.Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN dan BUPATI BIREUEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. we

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bireuen 2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
4.Sekretaris Daerah adalah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen selaku Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
7.Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan. dan belanja kabupaten atau perolehan lainnya yang sah.
8.Pengelola BMD adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
9.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
10.Kuasa Pengguna BMD adalah adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 11. 12. 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23, Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus barang. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola ‘Barang. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, Perencanaan Kebutuhan adalahkegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk, periode 1 (satu) tahun. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD selanjutnya disebut RKPBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMD untuk periode 1 (satu) tahun. Pengadaan adalahpelaksanaan pengadaan BMD sesuai ketentuan perundang-undangan. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK yang bersangkutan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 24. 25. | 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu , tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati. “Kerjasama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah Pendayagunaan BMD oleh Pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah, dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
33.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
34.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
35.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.

Pasal 2

(1)BMD meliputi : |
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK;
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
(3)BMD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan dokumen pengadaan.
(4)BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan dokumen perolehan (S} BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh oberdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 3

Penerimaan ‘barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) dilaksanakan oleh Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1)BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
(2)BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 5

(1)Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga
(2)Barang yang diperoleh
(1)Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan azas : a.
(2)internasional sesuai peraturan perundang-undangan. sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (S) huruf b antara lain berasal dari: a. b. C. d mo oF ‘w kontrak karya; kontrak bagi hasil; kontrak kerjasama; dan . perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. xepastian hukum; transparansi; . efisiensi; akuntabilitas, dan -kepastian nilai Pengelolaan BMD meliputi: ro mo BO op perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; . pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pengawasan dan pengendalian

Pasal 7

Ruang lingkup Qanun ini meliputi : pejabat pengelola BMD perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD pengadaan penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pmeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pengawasan dan pengendalian; . ganti rugi dan sanksi; Pengelolaan BMD pada SKPK yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan umum Daerah BMD berupa rumah negara ketentuan lain-lain; ketentuan penutup. RYO rem Pao oP ~ avs

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BMD

Pasal 8

(1)Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD
(2)Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD; . Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang ~ ‘memerlukan persetujuan DPRK;
4. e.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya; da ff
5. f.menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan; |
6. g.menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur;
7. h.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
(3)Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD dibantu oleh :
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
1. a.pengelola BMD
2. b.Pejabat Penatausahaan BMD c. pengguna BMD/kuasa pengguna BMD Pengelola Barang

Pasal 9

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab :

a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD;
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK;
f.melakukan koordinasi inventarisasi dan penatausahaan BMD; Lok
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas - : pengelolaan BMD. aB Pengelola barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 4f
a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola Barang;
b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan _ persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang;
c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur -pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK;
f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan _ koordinasi inventarisasi BMD; -g. melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g; i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
j.menyusun laporan BMD.

Pasal 1

(1)Kepala SKPK selaku Pengguna Barang
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran milik daerah bagi SKPK yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah; | 7 4 -ll-
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk: kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara BMD yang berada Galam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyerahkan BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK yang di pimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD; ii melakukan pemusnahan BMD yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan yang berada dalam penguasaannya;
9. j.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya;
10. k.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran danlaporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Isi peraturan

Teks272PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

PEJABAT PENGELOLA BMD

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

PEJABAT PENGELOLA BMD

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999