DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Nomor: 48
Tahun: 1999
Ditetapkan: 4 Oktober 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Administratif Simeulue, dipandang perlu membentuk Kabupaten Bireuen sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara dan membentuk Kabupaten Simeulue; c bahwa pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
d.bahwa sesuai butir a, b, dan c serta berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue perlu ditetapkan dengan undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b.Kabupaten Aceh Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
c.Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 3

Kabupaten Bireuen berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Samalanga;
b.Kecamatan Jeunieb;
c.Kecamatan Peudada;
d.Kecamatan Jeumpa;
e.Kecamatan Peusangan;
f.Kecamatan Makmur;
g.Kecamatan Gandapura;
h.Kecamatan Pandrah;
i.Kecamatan Juli; dan
j.Kecamatan Jangka.

Pasal 4

Kabupaten Simeulue terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Simeulue Timur;
b.Kecamatan Simeulue Tengah;
c.Kecamatan Simeulue Barat;
d.Kecamatan Teupah Selatan; dan
e.Kecamatan Salang.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kabupaten Bireuen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Aceh Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bireuen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kabupaten Simeulue, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kabupaten Administratif Simeulue dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dihapus.

Pasal 7

(1)Kabupaten Bireuen mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara dengan Selat Malaka;
2. b.sebelah timur dengan Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
3. c.sebelah selatan dengan Kecamatan Sirih Nara, dan Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah; dan
4. d.sebelah barat dengan Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Meureudu, dan Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.
(2)Kabupaten Simeulue mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara dengan Samudra Hindia;
2. b.sebelah timur dengan Samudra Hindia;
3. c.sebelah selatan dengan Samudra Hindia; dan
4. d.sebelah barat dengan Samudra Hindia.
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

(1)Dengan dibentuknya Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4, Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Simeulue wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Ibukota Kabupaten Bireuen berkedudukan di Bireuen.
(2)Ibukota Kabupaten Simeulue berkedudukan di Sinabang.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (17)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2000

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 3 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (17)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2000

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 3 Tahun 2022