DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendirian RSUD dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna; RSUD Srengat berbentuk rumah sakit menetap yang didirikan secara permanen untuk jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang merupakan RSUD Kelas C; RSUD Srengat menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rumah sakit umum daerah merupakan institusi pelayanan kesehatan dengan karakteristik tersendiri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat;
c.bahwa penyediaan rumah sakit umum daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan BUPATI BLITAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani urusan pemerintah di bidang kesehatan.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi yang bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
8.Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas teratur dan saling tergantung satu sama lain meliputi kelompok warga sipil, lembaga nirlaba, korporasi, dan kelompok non pemerintah lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian RSUD dimaksudkan untuk memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 3

Pendirian RSUD bertujuan:

a.mempermudah akses Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan;
b.memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, Masyarakat, lingkungan dan sumber daya;
c.meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan; dan
d.memberikan kepastian hukum kepada pasien, Masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan RSUD.

BAB III

PENDIRIAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan RSUD dengan diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut RSUD Srengat.
(2)RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rumah sakit menetap.
(3)Rumah sakit menetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan rumah sakit yang didirikan secara permanen untuk jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
(4)RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan RSUD kelas C.
(5)RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.

Pasal 5

(1)RSUD Srengat berkedudukan di bawah Dinas.
(2)RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat berdiri di atas tanah aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)RSUD Srengat mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna.
(2)Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Srengat mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. b.pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan; dan
4. d.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

(1)RSUD Srengat dipimpin oleh seorang direktur dengan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(2)RSUD Srengat memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD Srengat memiliki otonomi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(4)Dalam hal RSUD Srengat belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan RSUD Srengat tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
(5)RSUD Srengat dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian serta penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.
(6)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Kepala Dinas.
(7)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja RSUD Srengat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELAYANAN RSUD SRENGAT

Pasal 8

(1)Pelayanan yang diberikan oleh RSUD Srengat paling sedikit meliputi:
1. a.pelayanan medik;
2. b.pelayanan kefarmasian;
3. c.pelayanan keperawatan dan kebidanan;
4. d.pelayanan penunjang klinik;
5. e.pelayanan penunjang non klinik;
6. f.pelayanan rawat inap; dan
7. g.pelayanan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA RSUD SRENGAT

Pasal 9

(1)Sumber daya manusia RSUD Srengat terdiri atas:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga kefarmasian;
3. c.tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan;
4. d.tenaga kesehatan lain; dan
5. e.tenaga non kesehatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Sumber daya manusia RSUD Srengat berasal dari:
1. a.pegawai negeri sipil; dan/atau
2. b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah dapat mengangkat sumber daya manusia selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tenaga profesional lainnya.
(3)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesional, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(4)Sumber daya manusia RSUD Srengat yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipekerjakan secara kontrak.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2020