DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang ketertiban umum di berbagai ruang lingkup diantaranya tertib jalan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib usaha dan lain lain. Selain itu juga diatur mengenai Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan serta Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidananya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata nilai kehidupan masyarakat;
c.bahwa pengaturan mengenai ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dinamika masyarakat, sehingga perlu diganti; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 3
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 4
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 5
24.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Instansi Vertikal yang selanjutnya disebut Instansi adalah perangkat perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
7.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian ruang terbuka hijau yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau publik yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dan lestari dengan menggunakan material tanaman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
9.Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik Jalan maupun di dalam ruang pengawasan Jalan.
10.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya gedung perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan, pasar dan sejenisnya.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12.Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. 7
13.Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta- meminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
14.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
15.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
17.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a.untuk menjamin kepastian hukum atas Ketertiban Umum di Daerah; dan
b.sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.terwujudnya Ketertiban Umum di lingkungan wilayah Daerah; dan
b.terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

BAB III

KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Ketertiban Umum di wilayah Daerah dilaksanakan berdasarkan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ruang lingkup Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.tertib Jalan;
2. b.tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
3. c.tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
4. d.tertib usaha;
5. e.tertib tertib lingkungan;
6. f.tertib tempat hiburan dan keramaian;
7. g.tertib sosial;
8. h.tertib penyelenggaraan alat peraga; dan
9. i.tertib kawasan merokok.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan tertib Jalan sesuai dengan kewenangan Daerah.
(2)Penyelenggaraan tertib Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas.
(3)Upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.penetapan Jalan satu arah, jalur cepat, jalur lambat;
2. b.pengaturan hari bebas kendaraan bermotor (car free day);
3. c.penetapan jalur bebas becak/delman atau sejenisnya;
4. d.pengaturan mengenai pangkalan becak/delman/ojek atau sejenisnya;
5. e.penyediaan dan pengaturan mengenai fasilitas parkir;
6. f.penetapan kawasan tertib lalu lintas; dan 9
7. g.pemasangan rambu lalu lintas, jalur bebas parkir, rambu penyeberangan (zebra cross), jembatan penyeberangan, zona selamat sekolah dan kawasan tertib lalu lintas lainnya, termasuk pengaturan penyediaan sarana bagi orang yang berkebutuhan khusus.
(4)Pelaksanaan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam melaksanakan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6

(1)Setiap pejalan kaki wajib:
1. a.berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.menyeberang dengan menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (zebra cross) yang telah disediakan.
(2)Dalam hal tidak terdapat sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (zebra cross) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 7

(1)Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur Jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.memasang rambu atau tanda peringatan yang dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna Jalan pada saat kegiatan berlangsung; dan
2. b.mengembalikan kondisi Jalan seperti semula pada saat kegiatan selesai dilaksanakan.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Peraturan Bupati. 10

Pasal 8

(1)Kecuali dengan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau Badan dilarang:
1. a.menutup Jalan;
2. b.membuat atau memasang portal;
3. c.membuat atau memasang tanggul Jalan;
4. d.membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
5. e.membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
6. f.membongkar Jalan atau trotoar;
7. g.membuat pos keamanan di Jalan atau trotoar;
8. h.menggunakan bahu Jalan, trotoar dan badan Jalan selain untuk peruntukannya; dan
9. i.menempatkan material bahan bangunan dan/atau bongkaran bangunan di Jalan atau trotoar.
(2)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap orang atau Badan dilarang:

a.memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
b.membuat atap bangunan melebihi batas yang ditetapkan yang menyebabkan air hujan jatuh di Jalan atau trotoar;
c.mengangkut barang dengan kendaraan yang melebihi batas daya angkut dan kelas Jalan yang ditetapkan dan dapat mengakibatkan rusaknya sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
d.membuang dan/atau membakar sampah atau kotoran di Jalan;
e.mengangkut bahan berdebu, bahan hasil tambang, bahan yang berbau busuk atau yang sejenisnya, dengan menggunakan kendaraan bak terbuka tanpa dipasang penutup sesuai dengan standar keselamatan berlalu lintas di Jalan;
f.melapisi kendaraan dengan kaca film dan/atau benda/lapisan lain yang dapat mengganggu/menyilaukan pandangan pengguna Jalan lain;
g.menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
h.menerobos dan/atau merusak pagar pemisah Jalan;
i.bertempat tinggal secara permanen atau semi permanen di bahu Jalan, bawah jembatan atau di jembatan penyeberangan;
j.mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan knalpot yang mengeluarkan suara keras, bising dan/atau mengeluarkan asap yang melebihi ketentuan yang berlaku;
k.mengemudikan becak atau delman dan/atau kendaraan sejenisnya di ruas Jalan bebas becak, delman dan/atau kendaraan sejenisnya; 11
l.melakukan perbuatan mengotori, mencoret-coret, melukis ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, trotoar, rambu-rambu lalu lintas, pohon pelindung di Jalan; dan
m.mencuci, memperbaiki, menyimpan, membiarkan dalam keadaan rusak dan/atau mengecat kendaraan di bahu Jalan atau trotoar.

Pasal 10

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau Badan dilarang:

a.menggali tanah di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum untuk pemasangan tiang, kabel, pipa dan sejenisnya; dan/atau
b.memasang, menempelkan, dan/atau menggantungkan benda pada pohon di Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1990