DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama dan Tempat Kedudukan Bab III Maksud dan Tujuan Bab IV Kegiatan Usaha Bab V Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar Bab VI Modal Bab VII Organ Perumda BPR Bank Blora Artha Bab VIII Pegawai Perumda BPR Bank Blora Artha Bab IX Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Perencanaan, Operasional dan Pelaporan Bab XII Penggunaan Laba Bab XIII Pembubaran Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Blora Artha adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha” yang semula adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha. 4
9.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
10.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
11.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda BPR Bank Blora Artha dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda BPR Bank Blora Artha dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang teknik operasional.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha.
(2)Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Blora.
(3)Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan atau membuka cabang serta perwakilan tempat lain di luar dan dalam wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian Perumda BPR Bank Blora Artha adalah melakukan usaha dibidang penyediaan jasa keuangan bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan. 5

Pasal 4

Perumda BPR Bank Blora Artha didirikan dengan tujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdayaguna sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.melaksanakan Perumda BPR Bank Blora Artha dengan prinsip tata kelola perusahaan umum daerah yang baik; dan
e.memperoleh laba/keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perumda BPR Bank Blora Artha mempunyai kegiatan usaha:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 6

(1)Perumda BPR Bank Blora Artha didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2)Anggaran Dasar Perumda BPR Bank Blora Artha diatur dan merupakan bagian Peraturan Daerah ini.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Dasar Perumda BPR Bank Blora Artha seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2018 adalah sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah).
(3)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(4)Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ORGAN PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA

Pasal 8

(1)Pengurusan Perumda BPR Bank Blora Artha dilakukan oleh organ Perumda BPR Bank Blora Artha.
(2)Organ Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM; 7
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 9

Setiap orang dalam pengurusan Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan orang dalam pengurusan:

a.Perumda BPR Bank Blora Artha; dan
b.Badan usaha milik Daerah lainnya.

Pasal 10

(1)KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Bank Blora Artha dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang ditunjuk melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi.
(3)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja Perumda BPR Bank Blora Artha;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan Perumda BPR Bank Blora Artha
(5)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan, pelimpahan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2025