DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Daesar, Modal dan Saham, Organ Perusahaan, Pegawai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda), Satuan Pengawas Intern dan Komite Audit, Pembinaan dan Pengawasan, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Pembubaran, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah, perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan penguatan permodalan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8.Komisaris adalah organ PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda). 5
9.Direksi adalah organ PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
11.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK.
12.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
13.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar perusahaan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
14.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang teknik operasional. 6

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha yang selanjutnya diberi nama PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
(2)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha beralih kepada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda).
(3)PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Blora.
(4)PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan atau membuka cabang serta perwakilan tempat lain di luar dan dalam wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) adalah

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha menjadi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 7
b.mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 4

PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) didirikan dengan tujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdayaguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memperoleh laba/keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; 8
h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 6

PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 7

(1)Anggaran dasar PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran dasar perusahaan PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) memperoleh sumber modal dari:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham; yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Modal dasar PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar Rp25.503.600.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).
(3)Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh. 10
(4)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(5)Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1)Modal dasar PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) terbagi dalam lembaran saham.
(2)Pemegang saham PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) dapat terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah; dan
2. b.Pihak Ketiga.
(3)Daerah memiliki saham pada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) minimal 51% (lima puluh satu persen).
(4)Pihak Ketiga yang memiliki saham pada PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada setiap saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
(6)Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.
(7)Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam anggaran dasar.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, klasifikasi dan nominal saham diatur dalam anggaran dasar PT BPR Bank Blora Artha (Perseroda). 11

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019