DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kab. Blora

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 7);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 8);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG- JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.neraca;
3. c.laporan arus kas;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah. 4

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp2.227.065.270.461,00
b.Belanja Rp2.113.773.065.809,00 Surplus/Defisit Rp113.292.204.652,00
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp112.204.132.577,00 - Pengeluaran Rp0,00 Pembiayaan Netto Rp112.204.132.577,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp225.496.337.229,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.Selisih antara anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp79.341.720.442,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.147.723.550.019,00
2. 2.Realisasi Rp 2.227.065.270.461,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 79.341.720.442,00
b.Selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp146.155.749.361,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp2.259.928.815.170,00
2. 2.Realisasi Rp2.113.773.065.809,00 Selisih lebih/(kurang) Rp146.155.749.361,00
c.Selisih antara anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp225.497.469.803,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp(112.205.265.151,00)
2. 2.Realisasi Rp113.292.204.652,00 Selisih lebih/(kurang) Rp(225.497.469.803,00)
d.Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.132.574,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp112.205.265.151,00
2. 2.Realisasi Rp112.204.132.577,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 1.132.574,00 5
e.Selisih Anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00
2. 2.Realisasi Rp 0,00 Selisih lebih/(kurang) Rp0,00
f.Selisih antara anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.132.574,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp112.205.265.151,00
2. 2.Realisasi Rp112.204.132.577,00 Selisih lebih/(kurang) Rp1.132.574,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp3.536.211.050.648,78
b.Jumlah Kewajiban Rp 35.472.435.128,81
c.Jumlah Ekuitas Rp3.500.738.615.519,97

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari 2021 Rp112.719.733.450,00
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp411.457.851.364,00
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp(298.165.646.712,00)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 0,00
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp (511.767.720,00)
f.Saldo kas akhir per 31 Desember 2021 Rp 225.500.170.382,00

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a.Pendapatan – LO Rp2.273.271.374.587,88
b.Beban – LO Rp2.086.834.498.736,86
c.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp1.450.000,00
d.Surplus/Defisit LO Rp186.435.425.851,02 6

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e periode 1 Januari 2021sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp112.205.265.151,00
b.penggunaan saldo anggaran lebih awal sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp(112.204.132.577,00)
c.sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran Rp225.496.337.229,00
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp(1.132.574,00)
e.saldo anggaran lebih akhir Rp225.496.337.229,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp3.355.098.974.795,45
b.surplus/defisit LO Rp186.435.425.851,02
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan:
1. 1.koreksi nilai persediaan Rp0,00
2. 2.selisih revaluasi aset tetap Rp0,00
3. 3.lain-lain Rp(40.795.785.126,50)
d.ekuitas akhir Rp3.500.738.615.519,97

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2021