Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965
- Nomor
- 9
- Tahun
- 1965
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), 18, 20 dan 21 ayat (1) Undang-undang Dasar;
6) seperti itu telah diubah dan ditambah;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 tahun l950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1.
yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Pekalongan dimaksud dalam Undang-undang No. 13 tahun 1950;
13, 1950 diubah menjadi Daerah Tingkat II Pekalongan baru setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (1), sehingga meliputi wilayah kecamatan:
Pasal 2…
Pasal 3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 pasal 7 ayat (1), juncto Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang masing- masing terdiri atas 35 orang anggota. Pasal 4. Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1, berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 13 tahun 1950, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. BAB II. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 5. Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah Tingkat II Pekalongan lama, mutatis- mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat II Batang, sampai pada saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut. Pasal 6. Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan lama pada saat Undang- undang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan. Pasal 7… Pasal 7.
Pasal 8. Pada saat Undang-undang ini berlaku bagi Daerah Tingkat II Batang oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Pengusaha yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1957. Pasal 9… Pasal 9.
Pasal 10.
Pasal 11.
BAB III… BAB III. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 12. Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 52 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II BATANG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Untuk membedakan Daerah Tingkat II Pekalongan dimaksud dalam Undang- undang (Republik Indonesia Yogyakarta) No. 13 tahun 1950, dengan Daerah Tingkat II Pekalongan berdasarkan Undang-undang di mana perlu didalam Undang-undang ini dipergunakan sebutan Daerah Tingkat II Pekalongan lama.
Dalam… Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka penjabat- penjabat Pemerintah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti jalannya Revolusi, seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, bekas pemberontakan kontra revolusi yang tidak aktif melaksanakan Manipol-Usdek, perlu diberhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang progresip revolusioner, serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.
Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.
Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun pertama Pemerintah Pusat dapat membantu mendorong Pemerintah Daerah menyediakan biaya-biayanya. PASAL… PASAL DEMI PASAL Pasal 1 dan 2 Lihat penjelasan umum
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil sensus penduduk yang baru lalu. Pasal 4, 5 dan 6 Lihat penjelasan umum.
Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termaktub pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut. Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada angka 5 penjelasan umum harus diperhentikan. Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
Cukup jelas. Pasal 9…
Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pula bagi Badan Pemerintah Harian. Selain persyaratan keanggotaan Badan Pemerintah Harian berdasarkan Pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlakukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. Pasal 10, 11, 12 dan 13 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2757
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Bupati (Perbup)