DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Dan Materi Muatan Peraturan Di Desa, Tata Cara Pembentukan Peraturan Di Desa, Evaluasi, Klarifikasi Dan Pembatalan Peraturan Di Desa, Pengundangan, Pendokumentasian, Dan Penyebarluasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa atas peraturan perundang-undangan yang baik di tingkat desa, perlu dibuat pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat desa;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan peraturan di Desa; jdi.hukum.blorakab.go.id 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); jdi.hukum.blorakab.go.id 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA Dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Blora.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. jdi.hukum.blorakab.go.id 4
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Blora.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Peraturan Di Desa adalah peraturan yang meliputi peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16.Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam lembaran Desa atau berita Desa.
17.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18.Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketertraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20.Masyarakat Desa adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
21.Hari adalah hari kerja. jdi.hukum.blorakab.go.id 5

Pasal 2

(1)Dalam menyusun Peraturan di Desa berdasarkan pada azas, sebagai berikut :
1. a.kejelasan tujuan;
2. b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. c.kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
4. d.dapat dilaksanakan;
5. e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. f.kejelasan rumusan; dan
7. g.keterbukaan.
(2)Dalam pembentukan Peraturan di Desa, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. a.tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
2. b.tidak melanggar hak asasi manusia.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 3

(1)Jenis Peraturan di Desa terdiri atas:
1. a.Peraturan Desa;
2. b.Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
3. c.Peraturan Kepala Desa.
(2)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memuat materi mengenai pemberian sanksi administratif berupa denda.
(4)Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi materi kerja sama Desa.
(5)Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat
(1)huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(6)Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat ketentuan pidana. jdi.hukum.blorakab.go.id 6

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA

Pasal 4

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
(2)Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 5

(1)Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
(2)Rancangan Peraturan yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada warga masyarakat dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan.
(3)Rancangan yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(4)Masukan dari masyarakat Desa dan Camat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(5)Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 6

(1)BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa.
(2)Penyusunan dan pengusulan rancangan Peraturan Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk rancangan Peraturan Desa tentang:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah Desa;
2. b.rencana kerja Pemerintah Desa; jdi.hukum.blorakab.go.id 7
3. c.APB Desa; dan
4. d.laporan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 7

(1)BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa.
(2)Apabila dalam waktu yang sama BPD dan Pemerintah Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh BPD dan rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 8

(1)Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh Pengusul.
(2)Rancangan Peraturan Desa yang dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 9

(1)Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
(2)Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
(3)Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
(4)Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa. jdi.hukum.blorakab.go.id 8

Pasal 10

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
(2)Rancangan Peraturan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan.
(3)Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015