Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 52
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatue tentang : Badan Permusyawaratan Desa
Dalam Peraturan Daerah ini diatue tentang : Badan Permusyawaratan Desa
menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4
BAB II KEANGGOTAAN
BAB II
Persyaratan calon anggota BPD adalah:
5
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan 6 bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
BAB III FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD
BAB III
BPD mempunyai fungsi:
BPD berhak:
7
Pimpinan dan Anggota BPD wajib:
dan
Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
8
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen